JAKARTA -Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) sekaligus Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Abdul Kadir Karding melakukan kunjungan ke Istana Kepresidenan Jakarta pada Jumat (14/3/2025).
Karding bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto untuk melaporkan pembentukan desk koordinasi perlindungan pekerja migran Indonesia serta rencana membuka kembali pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi.
"Agenda rapat hari ini untuk melaporkan kepada Pak Presiden terkait pembentukan desk perlindungan pekerja migran Indonesia dan juga rencana kami untuk membuka kerja sama dengan Arab Saudi," ujar Karding di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.
Menurutnya, desk koordinasi ini dibentuk untuk meningkatkan perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia dan memperbaiki tata kelola pengiriman PMI.
Karding menjelaskan bahwa pemerintah berencana membuka kembali pengiriman pekerja migran ke Arab Saudi yang sebelumnya tertunda akibat moratorium.
Namun, ia menegaskan bahwa pemerintah tengah merancang tata kelola yang lebih baik untuk memastikan perlindungan yang lebih maksimal bagi PMI.
"Moratoriumnya kalau bisa dibuka lebih cepat lebih baik karena potensinya besar. Kami ditugaskan oleh Menko Polkam untuk menjadi pemimpin di bidang ini.
Target kita adalah memperbaiki perlindungan dan meminimalisir kekerasan serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang sering terjadi di luar negeri," jelas Karding.
Pembentukan desk perlindungan PMI ini merupakan bagian dari inisiatif pemerintah yang baru saja meluncurkan dua desk baru, salah satunya mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia dan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
Desk ini diluncurkan oleh Menko Polkam Budi Gunawan setelah rapat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, termasuk TNI, Polri, serta Kejaksaan Agung.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Polkam Budi Gunawan menjelaskan bahwa sektor yang bertanggung jawab atas desk perlindungan PMI adalah Menteri P2MI bersama dengan Kapolri, Panglima TNI, dan Menlu.
Pembentukan desk ini diharapkan dapat mengoptimalkan koordinasi dan pengawasan terkait perlindungan pekerja migran Indonesia di luar negeri.