JAKARTA -Pemerintah Indonesia berencana membentuk 70.000 Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) di seluruh wilayah tanah air.
Rencananya, peresmian koperasi ini akan dilaksanakan pada 12 Juli 2025, bertepatan dengan Hari Koperasi Indonesia.
Proyek besar ini diharapkan dapat memperkuat ekonomi desa dan memberikan akses pembiayaan yang lebih mudah bagi masyarakat desa.
Sebagai langkah awal, pemerintah akan memberikan pembiayaan kepada setiap koperasi dengan bunga rendah melalui skema yang difasilitasi oleh himpunan bank milik negara (Himbara).
Corporate Secretary Bank Negara Indonesia (BNI), Okki Rushartomo, menegaskan komitmennya dalam mendukung program pemerintah ini dengan menyediakan akses permodalan dan layanan digital keuangan.
"Dukungan yang kami berikan akan mencakup akses permodalan maupun layanan digital keuangan seperti BNIdirect, Wondr by BNI, Agen46, dan Xpora, yang dapat membantu kelancaran operasional koperasi desa," jelas Okki Rabu, 12 Maret 2025.
Meskipun mendukung penuh pembiayaan, Okki juga menegaskan bahwa BNI tetap akan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit.
Hal ini untuk memastikan risiko dan likuiditas koperasi tetap terjaga. BNI masih menunggu petunjuk teknis yang lebih lanjut dari Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Desa terkait suku bunga dan ketentuan pinjaman untuk koperasi.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya menjelaskan bahwa setiap Koperasi Desa Merah Putih akan mendapatkan modal awal sebesar Rp 3-5 miliar yang bersumber dari dana desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta pinjaman dari bank-bank milik negara. Modal ini akan disalurkan melalui skema cicilan 3-5 tahun untuk mendukung kelancaran operasional koperasi.
Tito juga menyatakan bahwa pinjaman yang diberikan kepada koperasi desa ini akan dilengkapi dengan dukungan dari berbagai kementerian terkait untuk memperkuat desa.
"Koperasi Merah Putih tidak hanya akan mendapatkan pinjaman dengan bunga rendah, tetapi juga akan didampingi oleh kementerian-kementerian yang relevan," ujar Tito.
Proyek ini diperkirakan akan memerlukan dana sekitar Rp 350 triliun untuk membangun 70.000 koperasi di seluruh Indonesia.