PAPUA -Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa anggaran untuk pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) akan diupayakan untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masing-masing daerah, bukan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Hal ini disampaikan Tito saat berada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, pada Jumat (7/3/2025).
Tito mengatakan bahwa efisiensi anggaran dapat dilakukan di daerah, dengan cara mengalihkan pendanaan untuk PSU dari pos-pos yang dianggap tidak efisien, seperti pengeluaran untuk makan minum yang berlebihan.
"Barusan saya bahas, sebagian besar oke dipenuhi APBD masing-masing. Kita kan sama-sama korek daerah, banyak daerah yang enggak efisien, SPJ-nya saya minta kurangi untuk hal-hal yang tidak perlu, makan minum yang sampai miliar-miliaran, untuk PSU," ujarnya.
Awalnya, beberapa daerah, termasuk Provinsi Papua, mengaku kesulitan untuk membiayai PSU dengan menggunakan APBD.
Namun, setelah menggelar rapat pada pagi hari tersebut, Papua akhirnya memastikan kesanggupannya untuk menggunakan APBD dalam pembiayaan PSU.
"Saya berusaha tidak dari APBN, tadinya yang Papua mengajukan APBN, tapi tadi pagi saya rapat bahwa Papua sanggup untuk melalui APBD," kata Tito.
Lebih lanjut, Tito menjelaskan bahwa jika ada kabupaten atau kota yang anggarannya tidak mencukupi untuk melaksanakan PSU, pemerintah provinsi akan membantu melalui dana yang ada di tingkat provinsi.
"Ada beberapa kabupaten yang tidak mampu, kalau dia tidak mampu kita lihat dulu, kalau dia sudah menyerah dari APBD, provinsi mem-backup," tutup Tito.
Dengan langkah ini, pemerintah berusaha untuk memastikan bahwa pelaksanaan PSU di seluruh Indonesia dapat berjalan lancar tanpa membebani APBN.
(kp/n14)