BITVONLINE.COM -Anggota Komisi XII DPR RI, Mukhtarudin, menanggapi perihal keterlibatan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, yang juga Ketua Umum Partai Golkar, dalam kasus tersebut.
Mukhtarudin menyayangkan adanya narasi yang menyeret nama Bahlil dalam skandal mega korupsi ini.
Menurutnya, Bahlil baru menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024, sementara kasus dugaan korupsi di Pertamina terjadi pada periode 2018-2023.
"Padahal, Bahlil menjabat sebagai Menteri ESDM pada Agustus 2024. Sementara, kasus korupsi terjadi pada periode 2018-2023," ujarnya dalam siaran persnya pada Kamis (4/3/2025).
Mukhtarudin mengingatkan bahwa di tengah kisruh korupsi Pertamina, Bahlil justru tengah fokus pada pembenahan tata kelola niaga impor bahan bakar minyak (BBM).
"Komisi energi akan memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada publik bersumber dari fakta yang akurat dan tidak digunakan untuk kepentingan politik tertentu," tambahnya.
Terkait skandal korupsi ini, Mukhtarudin menekankan bahwa kasus ini harus menjadi momentum penting bagi Pertamina dan anak perusahaan lainnya untuk melakukan reformasi tata kelola niaga.
Ia juga mendesak PT Pertamina Patra Niaga untuk memberikan penjelasan terkait isu pengoplosan BBM dan memastikan kualitas produk yang diberikan kepada masyarakat.
"Ini harus kita antisipasi agar masyarakat tidak berpaling ke SPBU swasta. Ujung-ujungnya Pertamina dan negara merugi," tegas Mukhtarudin.
Selain itu, Mukhtarudin menyatakan komitmen DPR untuk mendukung penegakan hukum dan transparansi dalam kasus ini.
Pemerintah dan DPR akan memperkuat pengawasan terhadap sektor energi untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan.
Apresiasi Langkah Cepat Kementerian ESDM