JAKARTA - Grup band punk asal Purbalingga, Sukatani, baru-baru ini menjadi sorotan publik setelah mereka menolak tawaran untuk menjadi duta Polri.
Tawaran tersebut datang langsung dari Kapolri, Jenderal Listyo Sigit Prabowo, setelah lagu mereka yang berjudul "Bayar Bayar Bayar" viral dan memicu perdebatan.
Menanggapi keputusan Sukatani, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Strategis Kepolisian Indonesia (Lemkapi), Dr. Edi Hasibuan, mengatakan bahwa keputusan band tersebut untuk menolak tawaran Polri harus dihormati.
Ia menjelaskan bahwa hal tersebut adalah langkah yang diambil oleh grup musik tersebut untuk tetap mempertahankan eksistensi dan independensinya di mata penggemar mereka.
"Kita hormati sepenuhnya apapun yang menjadi keputusan kelompok band Sukatani.
Mereka sepertinya ingin tetap eksis dan independen di depan penggemarnya," ujar Edi Hasibuan kepada Tribunnews.com, Minggu (2/3/2025).
Edi juga menyampaikan bahwa tawaran dari Kapolri kepada Sukatani merupakan bagian dari langkah Polri untuk menunjukkan keterbukaan terhadap kritik.
Kapolri, menurut Edi, berusaha mengajak berbagai elemen masyarakat, termasuk grup musik punk, untuk turut berperan dalam memajukan Polri.
"Saya melihat Kapolri mengajak kelompok band Sukatani ini sebagai bentuk keterbukaan Polri.
Polri bukanlah institusi yang anti kritik dan sebaliknya sangat terbuka dikritik," ungkapnya.
Sukatani sebelumnya mengungkapkan bahwa mereka telah menerima berbagai tekanan dan intimidasi dari pihak kepolisian sejak merilis lagu "Bayar Bayar Bayar" pada Juli 2024.
Lagu tersebut memicu kontroversi dan mendapat perhatian masyarakat setelah mereka dipaksa untuk mengunggah video klarifikasi dan menghapus lagu tersebut dari platform musik.