JAKARTA -Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa evaluasi kinerja kepala daerah harus dilakukan secara berkala untuk memastikan keberhasilan program pemerintah daerah.
Menurut Bima Arya, salah satu cara untuk menilai kinerja kepala daerah adalah dengan melihat serapan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang dilakukan setiap tahun.
Bima Arya menyatakan, pemerintah pusat dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki kewenangan untuk menilai program-program yang berjalan dengan baik dan program yang perlu diperbaiki.
"Secara kasat mata, koordinasi di wilayah juga bisa menjadi tolok ukur. Semester pertama dan kedua dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap program prioritas, seperti pemenuhan gizi, hilirisasi energi, dan ketahanan pangan," ungkap Bima Arya dalam program "Beritasatu Sore" yang dipantau dari YouTube Beritasatu pada Sabtu (1/3/2025).
Bima Arya menambahkan bahwa evaluasi kinerja kepala daerah yang lebih menyeluruh sebaiknya dilakukan dalam periode dua tahun.
Menurutnya, evaluasi dalam 6 bulan terlalu cepat, sementara evaluasi satu tahun hanya memberikan gambaran umum tentang kinerja kepala daerah.
"Evaluasi dua tahunan menjadi lebih komprehensif karena memungkinkan pemetaan yang lebih akurat terhadap pencapaian target nasional dan daerah.
Kemendagri memiliki mekanisme tersendiri untuk menilai keberhasilan kepala daerah," jelas Bima Arya. Ia juga menekankan bahwa evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa target yang ditetapkan benar-benar tercapai.
Selain itu, Bima Arya juga menyoroti acara retret kepala daerah yang baru saja berlangsung di Akademi Militer (Akmil) Magelang pada 21-28 Februari 2025. Retret ini diikuti oleh 503 kepala daerah dan 477 wakil kepala daerah, serta melibatkan 40 menteri sebagai narasumber.
Menurut Bima Arya, acara ini menjadi momen bersejarah dalam membangun kebersamaan di awal pemerintahan serta menyelaraskan target-target nasional dengan daerah.
"Retret ini menjadi sejarah bagi bangsa, bagaimana kebersamaan dibangun di awal pemerintahan, serta bagaimana target-target nasional diselaraskan dengan daerah," ujar Bima Arya.
Bima Arya juga menyebutkan bahwa kemungkinan retret kepala daerah berikutnya akan diadakan pada 2027, yang juga akan menjadi ajang evaluasi untuk mengukur progres pembangunan dan kinerja kepala daerah.