JAKARTA – Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD enggan memberikan tanggapan atas kritik yang dilontarkan oleh Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman. Politisi dari Partai Gerindra tersebut sebelumnya menyebut Mahfud sebagai sosok yang gagal selama menjabat sebagai menteri.
“[Saya] tidak tertarik untuk menanggapi,” ujar Mahfud singkat kepada wartawan, Sabtu (28/12/2024).
Habiburokhman mengeluarkan pernyataan tersebut sebagai respons terhadap penjelasan Mahfud mengenai arahan Presiden Prabowo Subianto terkait peluang memberikan pengampunan kepada koruptor dengan syarat pengembalian uang negara. Habiburokhman menilai pandangan Mahfud itu tidak relevan dan menyebutnya tidak kompeten.
“Pernyataan umum seorang pemimpin pemerintahan maupun negara, kepala negara, tidak bisa dijawab dengan hal ikhwal prosedural ala Mahfud MD. Mahfud MD ini orang gagal,” ujar Habiburokhman di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (27/12/2024).
Habiburokhman menilai Mahfud tidak layak menjadi rujukan dalam isu-isu kebijakan pemerintahan. Ia bahkan menyebut Mahfud sendiri pernah mengakui kegagalannya dalam memimpin Kemenko Polhukam selama lima tahun.
“Dia sendiri menilai dia gagal dalam 5 tahun sebagai Menko Polhukam dengan memberikan skor 5 dalam penegakan hukum. Apa yang mau dinilai dari Mahfud MD?” tutur Habiburokhman.
Selain itu, Habiburokhman menyatakan tidak mungkin Presiden Prabowo memberikan arahan untuk mengabaikan peraturan perundang-undangan seperti yang disampaikan Mahfud. “Saya malas, capek berdebat. Enggak mungkin Prabowo menginstruksikan untuk mengabaikan peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.
Meski mendapat kritik tajam, Mahfud tetap memilih untuk tidak memperpanjang polemik. Sikap diam Mahfud ini menandakan bahwa ia tidak ingin terjebak dalam perdebatan yang dinilainya tidak produktif.
Pernyataan Habiburokhman yang menyebut Mahfud sebagai sosok gagal memancing berbagai reaksi dari masyarakat dan pengamat politik. Namun, hingga kini, Mahfud belum memberikan komentar tambahan terkait isu ini.
(N/014)