SUMUT -Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Mandailing Natal (Madina) akan menggelar rapat pleno untuk menetapkan Bupati Madina terpilih periode 2025-2030 pada Kamis, 27 Februari 2025 mendatang. Penetapan tersebut dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mengeluarkan putusan terkait sengketa hasil Pilkada Madina pada Senin, 24 Februari 2025.
Ketua KPU Madina, M Ihsan Matondang, menyatakan bahwa rapat pleno akan dilaksanakan pada hari ketiga setelah putusan MK, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. "Menurut ketentuannya, paling lama tiga hari setelah putusan MK, kami akan menggelar rapat pleno pada hari ketiga, yakni pada 27 Februari 2025," ujar Ihsan kepada Tribun.
Ihsan menjelaskan bahwa KPU Madina membutuhkan waktu untuk melakukan persiapan sebelum rapat pleno dilaksanakan, seperti menyusun undangan dan koordinasi dengan pihak terkait. "Karena itu, rapat pleno akan dilaksanakan pada hari ketiga. Kami butuh waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya," tambahnya.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan yang diajukan oleh calon Bupati Kabupaten Mandailing Natal, Harun Mustafa Nasution, dan M Ichwan Husein Nasution terkait hasil Pilkada Madina 2024. Gugatan tersebut menyangkut persyaratan calon Bupati Saipullah Nasution, khususnya terkait dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).