DELI SERDANG -Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Deli Serdang menerima permintaan untuk segera meninggalkan kantornya yang terletak di kompleks Perkantoran Bupati Deli Serdang. Permintaan ini datang langsung dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang, melalui surat yang dikeluarkan oleh Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang (Cikataru) pada pekan lalu.
Febryandi Ginting, Ketua Bawaslu Deli Serdang, mengonfirmasi bahwa pihaknya sudah menerima surat dari Dinas Cikataru yang meminta Bawaslu untuk segera mengosongkan kantor dalam waktu satu minggu. Dalam surat tersebut, Pemkab Deli Serdang mengklaim bahwa gedung yang ditempati Bawaslu, yang sebelumnya merupakan bekas gedung Perpustakaan dan Arsip, akan direnovasi. Namun, Febryandi merasa heran karena gedung tersebut baru saja dibangun dan mereka sebelumnya sudah mendapat izin pemakaian selama 5 tahun dari Sekda Deli Serdang, Timur Tumanggor.
"Kami tidak mau pindah, karena dalam kontrak yang kami tanda tangani, kami diberi izin selama 5 tahun. Surat ini hanya ditandatangani oleh Kadis Cikataru, sedangkan izin yang kami pegang jelas dari Sekda," ujar Febryandi, Kamis (20/2/2025).
Ia menambahkan bahwa dalam kesepakatan awal, ada klausul yang menyebutkan Bawaslu diberi waktu satu tahun untuk mengosongkan gedung jika Pemkab membutuhkannya. Oleh karena itu, Bawaslu menganggap keputusan Pemkab ini tidak sesuai dengan perjanjian yang telah ada.