JAKARTA -Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Revisi Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba) dalam Rapat Paripurna hari Selasa (18/2/2025). Revisi ini membawa perubahan signifikan, khususnya dalam memberikan akses kepada perguruan tinggi, koperasi, UKM, dan organisasi keagamaan untuk mendapatkan manfaat langsung dari industri pertambangan yang selama ini dikuasai oleh segelintir pihak.
Ketua Fraksi PAN DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, menegaskan bahwa revisi UU Minerba ini akan menciptakan terobosan besar bagi sektor pendidikan dan ekonomi kerakyatan. "Selama ini, sektor pertambangan terlalu eksklusif dan hanya dinikmati oleh sebagian kecil pihak. Dengan revisi ini, kami memastikan bahwa dunia pendidikan, koperasi, UKM, dan organisasi keagamaan dapat turut merasakan manfaat langsung dari kekayaan sumber daya alam yang ada di Indonesia," ujar Putri dalam keterangan resminya.
Salah satu poin penting dalam revisi ini adalah pemberian prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) kepada BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta yang bekerja sama dengan perguruan tinggi. Namun, perguruan tinggi tidak akan mengelola tambang secara langsung, melainkan akan mendapatkan bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh badan usaha yang diberikan izin tambang.
"Ini adalah peluang besar bagi perguruan tinggi untuk mendapatkan dana lebih besar guna mendukung riset dan pengembangan tanpa harus terlibat langsung dalam pengelolaan tambang," tambah Putri.