JAKARTA -Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Said Abdullah, menegaskan bahwa kasus Harun Masiku sama sekali tidak terkait dengan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri. Hal ini ditegaskan oleh Said berdasarkan pengamatannya sebagai elite DPP PDIP selama ini.
“Kami tidak perlu berspekulasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memanggil Ibu Ketua Umum,” ujar Said dalam keterangannya, Senin (30/12/2024).
Said mengimbau semua pihak untuk tidak menggiring opini yang melampaui proses hukum. Ia menegaskan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) harus dijaga berdasarkan hukum, bukan kekuasaan atau pengadilan opini.
Menurut Said, jika kehidupan berbangsa terus diramaikan dengan polemik yang tidak proporsional, urusan hukum dapat terganggu. Ia juga menyebut bahwa ketidakpastian hukum dapat memberikan persepsi negatif di mata rakyat dan pelaku pasar.
“Berikan suasana yang kondusif, ada kepastian hukum agar pemerintah bisa bekerja dengan baik,” lanjutnya.
Said juga menyoroti situasi ekonomi Indonesia yang penuh tantangan di tengah masyarakat kelas menengah yang tertekan dan maraknya pemutusan hubungan kerja (PHK). Ia menambahkan bahwa pasar menantikan arah kebijakan ekonomi dari pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto, khususnya terkait kebijakan ekonomi.
Said meminta agar penetapan tersangka terhadap Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, tidak dijadikan pengadilan opini yang melebar. Ia menegaskan bahwa Hasto telah menunjukkan sikap patuh terhadap hukum dengan selalu hadir dalam setiap pemanggilan KPK.
“Mas Hasto telah membuktikan kepatuhan terhadap hukum dengan menghadiri semua panggilan KPK. Jangan sampai ada framing yang merusak marwah hukum kita,” tegas Said.
Di sisi lain, Said berharap KPK bertindak proporsional dan menjaga kelembagaan dari intervensi politik agar marwah negara hukum tetap terjaga. Menurutnya, tudingan bahwa ada intervensi politik dalam proses hukum Hasto harus dijawab dengan tegas oleh KPK untuk menjaga kredibilitasnya
(N/014)