MAKASSAR -Jalan AP Pettarani yang terletak di Kecamatan Panakkuang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, belakangan ini menjadi sorotan setelah eksekusi lahan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN) Makassar berujung ricuh. Penyebabnya, sejumlah warga yang mengklaim memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) atas lahan tersebut menentang tindakan eksekusi yang dilakukan pada Kamis, 13 April 2025.
Eksekusi lahan ini melibatkan sebidang tanah dan bangunan seluas 12.913 meter persegi yang terletak di salah satu jalan utama di Kota Makassar, yang juga merupakan jalur strategis mengingat keberadaan tol layang di atasnya. Jalan AP Pettarani menghubungkan Jalan Sultan Alauddin di selatan dengan Jalan Urip Sumohardjo di utara. Tol layang yang dibangun di atas jalan ini membentang sepanjang 4,3 kilometer dan diresmikan pada 18 Maret 2021 oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono.
Masyarakat setempat, yang mengklaim memiliki hak atas lahan tersebut, merasa keberatan dengan eksekusi yang berlangsung dan menyebutkan mereka sudah memiliki sertifikat yang sah. Perdebatan ini mengundang perhatian publik, karena tanah yang dijadikan eksekusi merupakan lokasi yang sangat strategis dan berkembang pesat.
Di balik kontroversi tersebut, ada satu hal yang menarik perhatian banyak orang, yaitu asal-usul nama Jalan AP Pettarani. Ternyata, jalan ini dinamai setelah seorang tokoh terkenal asal Suku Bugis, yaitu Andi Pangerang Pettarani. Pria yang lahir pada 14 Mei 1903 di Desa Mangasa, Kabupaten Gowa, ini dikenal sebagai seorang birokrat, politikus, dan Gubernur Sulawesi yang terakhir sebelum pembagian wilayah pada tahun 1960.