JAKARTA -Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Sugiyanto mengungkapkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan terhadap MA sebesar Rp2,2 triliun berdampak pada kualitas pelayanan di pengadilan daerah. Sugiyanto menyatakan bahwa hal tersebut menyebabkan pelayanan di pengadilan tidak dapat terlaksana secara maksimal.
"Ya pastinya pelayanan di daerah atau di setiap tempat tidak bisa terpenuhi ya, artinya tidak bisa maksimal, karena dengan anggaran yang istilahnya dikurangi atau diblokir, atau namanya efisiensi tadi," ujar Sugiyanto saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025).
Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak berdampak pada gaji dan tunjangan hakim, karena alokasi dana untuk gaji sudah disiapkan dalam belanja pegawai. "Karena gaji dan tunjangan itu sebenarnya masuk di belanja pegawai, gaji tunjangan masuk belanja pegawai sehingga tidak berdampak, tidak berpengaruh," tambahnya.
Efisiensi yang dilakukan Mahkamah Agung tahun ini mencapai Rp2.288.100.000.000 dari total anggaran sebesar Rp12.684.119.652.000. Sejauh ini, realisasi anggaran MA baru mencapai 11,53%, dengan sisa anggaran yang terbatas sebesar 88,47%.