JAKARTA -Tim Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (
KPK) menyatakan keberatan atas perbaikan dalil dan permohonan praperadilan yang dilakukan oleh kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (
PDI-P)
Hasto Kristiyanto. Keberatan ini disampaikan usai pembacaan permohonan praperadilan yang berlangsung dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025).
Menurut Tim Biro Hukum KPK, mereka baru menerima salinan berkas permohonan hasil perbaikan pertama, sementara salinan permohonan yang diperbaiki kedua kali baru diterima setelah pembacaan di depan sidang. Hal ini membuat pihak KPK merasa tidak memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan tanggapan atau jawaban terhadap perubahan tersebut.
"Maka kami dalam persidangan ini menyatakan bahwa kami keberatan dengan substansi perbaikan karena ada menambah perbaikan dalil dan permohonan. Itu sikap dari kuasa termohon (KPK)," kata anggota Tim Biro Hukum KPK dalam sidang di Jakarta, Rabu.
Tim Biro Hukum KPK juga menyampaikan bahwa mereka membutuhkan waktu untuk melaporkan perubahan tersebut kepada pimpinan lembaga antirasuah sebelum memberikan tanggapan. KPK berharap agar hakim memberikan waktu yang cukup untuk mempersiapkan jawaban atas perbaikan tersebut.
Namun, meskipun ada keberatan tersebut, Hakim Djuyamto yang memimpin sidang memutuskan untuk tetap melanjutkan proses persidangan. Menurut hakim, dalil dan permohonan perbaikan kedua sudah dibacakan secara terbuka dan dicatat oleh pihak KPK. Hakim memberikan waktu tambahan dua jam sehingga sidang yang dijadwalkan pada Kamis (6/2/2025) akan dimulai pukul 11.00 WIB, bukan 09.00 WIB seperti semula.
Tim Biro Hukum KPK akhirnya memutuskan untuk mengikuti keputusan hakim, meskipun mereka tetap mengajukan keberatan dalam bentuk tertulis pada sidang mendatang.
(km/n14)