Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan temuan terkait informasi palsu atau hoaks yang beredar mengenai pendaftaran, besaran gaji, hingga bantuan alat dalam program Brigade Pangan. Program ini merupakan inisiatif Kementan untuk mempercepat swasembada pangan nasional. Kepala Biro Humas Kementan, Moch Arief Cahyono, menegaskan pentingnya verifikasi informasi melalui sumber resmi seperti situs Kementan dan akun media sosial terverifikasi, terutama terkait dengan Brigade Pangan.
“Hoaks ini merugikan petani. Masyarakat harus selektif dan jangan menyebarkan informasi yang belum terverifikasi,” kata Arief dikutip dari laman pertanian.go.id, Jumat (3/1/2025). Untuk mencegah penyebaran hoaks, masyarakat diimbau untuk mengecek sumber informasi yang diterima, menghubungi Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) atau penyuluh setempat, serta tidak menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kepada orang lain.
Program Brigade Pangan dirancang untuk memberdayakan petani milenial dengan teknologi modern. Setiap brigade terdiri dari 15 petani yang mengelola lahan sekitar 200 hektar. Pendaftaran dimulai melalui BPP dan penyuluh desa, kemudian dibahas dalam musyawarah desa untuk menghasilkan SK Kepala Desa. Data brigade selanjutnya diinput ke aplikasi Simluhtan untuk memastikan transparansi dan pengawasan.
Anggota brigade berkesempatan mendapatkan pelatihan teknik pertanian modern, akses alat dan mesin pertanian (alsintan), benih unggul, pupuk, serta dukungan infrastruktur seperti tata air dan irigasi. Secara finansial, program ini menjanjikan pendapatan hingga Rp10 juta per bulan bagi tiap anggota, dengan potensi keuntungan nasional mencapai Rp4,46 miliar per tahun. “Program ini tidak hanya meningkatkan produksi pangan, tetapi juga membangun ekosistem pertanian yang modern, profesional, dan berkelanjutan. Dengan dukungan generasi muda, Indonesia bisa mewujudkan kemandirian pangan,” ujar Arief.
(CHRISTIE)