Jakarta – Komisi IV DPR RI, setelah menerima audiensi dari Yayasan Pusaka Bentala Rakyat, menyatakan kesiapannya untuk memperjuangkan aspirasi terkait peningkatan perlindungan hak masyarakat adat Papua atas tanah dan hutan adat mereka.
Aspirasi ini akan disampaikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebagai upaya untuk memperbaiki situasi yang ada.
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Budhy Setiawan, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima berbagai bahan terkait pengelolaan tanah dan hutan adat oleh masyarakat adat Papua.
Proses ini telah dimulai sejak tahun 2022, tetapi hingga saat ini belum ada tanggapan resmi dari KLHK. Oleh karena itu, Komisi IV bersedia untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat adat Papua dalam hal ini.
Selain itu, Komisi IV juga akan berupaya memfasilitasi komunikasi tindak lanjut antara perusahaan yang masih beroperasi dengan masyarakat adat setempat terkait hak-hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat adat.
Salah satunya adalah hak atas 20% lahan perkebunan yang belum diterima oleh masyarakat adat Papua dari pihak perusahaan.
Ketika permasalahan ini melibatkan aspek hukum yang lebih lanjut, Komisi IV akan mengalihkannya kepada Komisi III DPR RI.
Semua hasil dialog dan upaya-upaya untuk mengatasi permasalahan ini akan dilaporkan kepada Pimpinan DPR RI sebagai langkah tindak lanjut yang transparan dan akuntabel.red