YOGYAKARTA – Civitas akademika Universitas Islam Indonesia (UII) di Yogyakarta mengeluarkan pernyataan sikap yang menekankan pentingnya kenegarawanan dan etika dalam praktik pemerintahan, khususnya oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mereka mendesak agar Presiden Jokowi kembali menjadi teladan dalam hal tersebut, dan tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk kepentingan politik keluarga atau golongan tertentu.
Perkembangan politik nasional belakangan ini dianggap semakin menunjukkan penyalahgunaan kekuasaan dan kewenangan untuk kepentingan politik praktis, yang diwarnai dengan intervensi politik dalam proses pengambilan keputusan. Bahkan, ada tuduhan bahwa distribusi bantuan sosial seperti beras dan BLT juga terpengaruh oleh nuansa politik praktis, yang bertujuan memperkuat dukungan terhadap pasangan calon presiden-wakil presiden tertentu.
Selain itu, ada perhatian terhadap indikasi mobilisasi aparatur negara untuk mendukung pasangan calon tertentu, yang dianggap melanggar hukum dan konstitusi. Hal ini dianggap sebagai indikator dari krisis kenegarawanan yang serius, yang dapat mengancam sistem hukum dan demokrasi di Indonesia.
UII menegaskan beberapa tuntutan dalam pernyataan sikap mereka. Pertama, mereka mendesak Jokowi untuk kembali menjadi teladan dalam etika dan praktik kenegarawanan, serta tidak memanfaatkan institusi kepresidenan untuk kepentingan politik keluarga. Kedua, mereka menuntut agar pemerintah menghentikan penyalahgunaan kekuasaan dan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis.
Selanjutnya, mereka menyerukan agar DPR aktif dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap pemerintahan, demi memastikan bahwa semua kegiatan pemerintahan sesuai dengan koridor konstitusi dan hukum. UII juga mengajak para calon presiden, calon wakil presiden, menteri, kepala daerah, dan tim kampanye untuk mengundurkan diri dari jabatan mereka demi menghindari konflik kepentingan.
https://youtu.be/MPJWa_u7LUw
Terakhir, mereka mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terlibat aktif dalam memastikan jalannya pemilihan umum secara jujur, adil, dan aman, serta untuk bersama-sama merawat cita-cita kemerdekaan dengan memperjuangkan terwujudnya iklim demokrasi yang sehat.
(A/08)