UII Minta Jokowi Tak Gunakan Pilpres untuk Kepentingan Pribadi

BITVonline.com - Jumat, 02 Februari 2024 11:07 WIB

YOGYAKARTA – Sivitas Akademika Universitas Islam Indonesia (UII) dengan tegas menyampaikan pesan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk tidak memanfaatkan Pemilu 2024 untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Selain itu salah satu guru besar Universitas Indonesia, mengaku mendapat intimidasi melalui pesan tertulis WhatsApp dari salah satu alumni Fakultas Hukum UII.

Melalui keterangan resmi yang ditandatangani oleh Rektor Fathul Wahib, UII menekankan pentingnya sikap teladan dan kenegarawanan dari seorang pemimpin negara.

UII mendesak Jokowi untuk tetap bersikap netral, adil, dan menjadi contoh bagi semua kelompok dan golongan di masyarakat. Mereka menyoroti dugaan sikap berpihak Presiden kepada salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pilpres 2024.

Poin penting yang disoroti UII adalah pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, yang dianggap berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi No. 90/PUU-XXI/2023. UII menilai proses pengambilan keputusan tersebut sarat dengan intervensi politik dan dinilai melanggar etika, bahkan hingga menyebabkan pemberhentian Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Selain itu, UII juga menyoroti pernyataan Presiden yang dianggap memihak dalam kontestasi pemilu dan pilpres, termasuk penggunaan bantuan sosial seperti bantuan langsung tunai (BLT) yang dinilai memiliki nuansa politis.

Dalam menyikapi hal ini, UII juga mendesak DPR untuk menjalankan fungsi pengawasan mereka secara efektif dalam Pemilu. Mereka menuntut agar DPR memastikan bahwa pemerintah menjalankan fungsinya sesuai dengan koridor hukum dan konstitusi.

https://youtu.be/os3suOh3caA

Pernyataan sikap UII ini datang sehari setelah Universitas Gadjah Mada (UGM) juga mengeluarkan sikap serupa melalui ‘Petisi Bulaksumur’. UGM menyampaikan keprihatinan atas tindakan yang dianggap menyimpang dari prinsip-prinsip moral demokrasi, kerakyatan, dan keadilan sosial oleh sejumlah penyelenggara negara di berbagai lini dan tingkat.

Tidak hanya itu, guru besar Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo, juga mengungkapkan bahwa dia telah menerima intimidasi melalui pesan tertulis WhatsApp dari salah satu alumni Fakultas Hukum UII.

Kedua pernyataan sikap dari UII dan UGM, bersama dengan pengalaman intimidasi yang dialami oleh Harkristuti Harkrisnowo, menyoroti kekhawatiran mendalam atas potensi pelanggaran etika dan demokrasi dalam proses pemilihan umum mendatang.

(A/08)

Editor
:
Sumber
:

Tag:

Berita Terkait

Pemerintahan

Pengumuman SNBP 2026: 178.981 Siswa Lolos, Cek Hasilnya Sore Ini!

Pemerintahan

Geledah Kantor Samin Tan, Kejagung Sita Uang Rp1 Miliar dalam Dolar AS

Pemerintahan

KontraS Ungkap Kondisi Andrie Yunus di HCU, Desak Penuntasan Kasus Penyiraman Air Keras

Pemerintahan

Negara Absen, Harga Melambung: Siapa Sebenarnya yang Diuntungkan?

Pemerintahan

KontraS Kecewa Kasus Penyiraman Andrie Yunus Dilimpahkan ke Puspom TNI, Prosedur Hukum Dipertanyakan

Pemerintahan

Klarifikasi BGN: Anggaran 2026 Sesuai APBN Rp268 Triliun, Bukan Rp335 Triliun