JAKARTA – Rahmat Hidayat Pulungan, seorang aktivis dari gerakan Aktivis 98, memberikan komentar tajam terkait dengan keputusan Basuki Tjahja Purnama (Ahok) untuk mundur dari jabatan Komisaris Utama PT Pertamina.
Ahok, yang sebelumnya dikenal sebagai Gubernur DKI Jakarta dan merupakan figur yang kontroversial dalam politik Indonesia, memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Komut Pertamina karena mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dalam Pemilu 2024.
Rahmat menilai keputusan Ahok untuk mundur dari posisinya tersebut sebagai tidak etis dan tidak konsisten. Menurutnya, Ahok dan partainya, PDI-P, seringkali berbicara tentang etika politik yang diarahkan kepada pasangan calon lain, namun tindakan Ahok sendiri dinilai tidak mencerminkan etika yang sama.
“Ahok tidak etis, tidak amanah. Ya, kalau tidak cocok dan sejalan dengan pemerintah harusnya dari awal sejak pengumuman capres dan cawapres langsung mundur saja. Masa mundur sudah 4 bulan proses kampanye. Mundurnya pas akhir bulan lagi setelah gajian,” ucap Rahmat (3/2/2024).
Aktivis muda Nahdlatul Ulama ini menegaskan bahwa Ahok seharusnya menyelesaikan jabatannya hingga selesai, tanpa perlu mundur menjelang pemungutan suara Pemilu 2024. Sikap mundur Ahok dianggap Rahmat sebagai tindakan yang hanya memperlihatkan egoisme dan kepentingan pribadi.
Pulungan juga menyatakan bahwa keputusan Ahok untuk mundur dari Pertamina setelah berlangsungnya proses kampanye selama empat bulan dinilai tidak konsisten dan menimbulkan persepsi negatif terhadapnya. Dia menekankan bahwa jika seseorang diberi kepercayaan, seharusnya tanggung jawab tersebut diselesaikan dengan baik hingga akhir, dan tindakan mundur Ahok dapat diartikan sebagai upaya untuk memenangkan kepentingan dirinya sendiri, bukan kepentingan umum.
Basuki Tjahja Purnama mengumumkan pengunduran dirinya melalui media sosialnya pada tanggal 2 Februari 2024, menyatakan dukungannya kepada pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan menegaskan bahwa langkahnya ini dilakukan agar tidak ada kebingungan di masyarakat tentang arah politik yang diambilnya.
(FZ)