MEDAN -Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Prof Haedar Nashir, menyampaikan pesan yang sangat mendalam kepada pemenang dan peserta Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Pada Rabu, tanggal 14 Februari 2024. Haedar Nashir menekankan pentingnya memanfaatkan mandat rakyat dengan baik, menjaga rendah hati, dan mengemban beban berat yang datang bersama kemenangan.
Haedar Nashir memulai pesannya dengan mengingatkan pemenang Pemilu untuk tidak terjebak dalam euforia dan kesombongan, tetapi tetap rendah hati dalam memanfaatkan mandat rakyat. Ia menyoroti bahwa di balik kemenangan tersebut ada tanggung jawab besar yang harus dipikul, yaitu mandat dari rakyat. Kemenangan bukanlah sekadar kesuksesan politik, melainkan amanah yang harus ditunaikan dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan berpihak kepada kepentingan rakyat, bangsa, dan negara.
Selain itu, Haedar Nashir juga memberikan pesan kepada peserta Pemilu yang kalah untuk menerima hasil dengan lapang dada. Ia mengajak mereka untuk tetap berkontribusi dalam membangun bangsa dan negara, meskipun tidak berhasil mendapatkan mandat. Baginya, kekalahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan menjadi kesempatan untuk tetap bersyukur dan berkhidmat bagi bangsa dan negara.
Dalam pesannya, Haedar Nashir juga menekankan pentingnya menjaga persatuan dan rekonsiliasi di tengah perbedaan pendapat pasca-Pemilu. Ia mengajak seluruh masyarakat, termasuk tokoh-tokoh dan elite politik, untuk menjadi teladan dalam merangkul kembali kesatuan dan harmoni. Haedar Nashir juga mengajak media massa, media sosial, dan masyarakat luas untuk turut berperan dalam menciptakan suasana harmoni dan rekonsiliasi, serta menghindari polarisasi yang dapat merusak persatuan bangsa.
Pesan-pesan Haedar Nashir ini mencerminkan keprihatinan dan tanggung jawab sosial yang tinggi dalam membangun negara yang adil, berkeadilan, dan berkeberagaman. Dengan sikap rendah hati, kejujuran, dan semangat persatuan, Haedar Nashir berharap bahwa setiap individu dan lembaga akan bersama-sama menjaga keutuhan bangsa dan memperkuat fondasi demokrasi Indonesia.
(K/09)