JAKARTA – Eliza Mardian, seorang pengamat pertanian dari Center of Reform on Economic (Core), mengungkapkan dampak dari penyaluran bantuan sosial (bansos) pangan berupa 10 kilogram (kg) beras yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi). Menurut Eliza, kebijakan ini menyebabkan stok cadangan beras pemerintah (CBP) di Badan Urusan Logistik (Bulog) mengalami penurunan yang signifikan.
Berdasarkan catatannya, stok beras di awal tahun 2024 mencapai 6,71 juta ton. Namun, penyaluran bansos beras secara masif menjelang pencoblosan Pemilu 2024 membuat stok CBP semakin menipis, yang saat ini hanya tersisa sekitar 1,18 juta ton. Hal ini berdampak pada kenaikan harga beras yang signifikan.
Eliza menjelaskan bahwa kebutuhan konsumsi beras nasional rata-rata sebesar 2,5 juta ton per bulan, sehingga stok beras awal tahun seharusnya cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga panen raya di bulan depan. Namun, saat ini terjadi kelangkaan stok beras premium di sejumlah ritel modern.
Selain itu, Eliza juga menyoroti minimnya porsi pengendalian pemerintah terhadap stok beras, di mana sebanyak 90 persen distribusi beras dikendalikan oleh perusahaan swasta dari masyarakat, penggilingan beras, dan korporasi, sedangkan pemerintah hanya mengendalikan sekitar 10 persen dari total volume perberasan nasional.
“Dengan hanya memiliki porsi pengendalian sebesar 10 persen, intervensi pemerintah terhadap harga beras menjadi terbatas. Harga beras pun lebih banyak ditentukan oleh pihak swasta,” jelas Eliza.
Dampak dari kebijakan penyaluran bansos beras ini menjadi perhatian serius karena tidak hanya berdampak pada ketersediaan beras bagi masyarakat, tetapi juga pada stabilitas harga dan kesejahteraan ekonomi secara keseluruhan.
(FZ/011)