LOMBOK – Polres Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB), mengintensifkan pengamanan di setiap kecamatan setelah pemungutan suara Pemilu 2024, dengan tujuan memastikan jalannya pleno tingkat kecamatan secara aman dan lancar.
Kapolres Lombok Tengah, AKBP Iwan Hidayat, menyatakan bahwa pihaknya akan menempatkan satu peleton pasukan tambahan di setiap kecamatan, dilengkapi dengan pasukan dari jajaran polsek dan TNI, untuk mengawal jalannya pleno tingkat PPK atau kecamatan. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah tersebut terjaga dengan baik.
Pascapemungutan suara pada 14 Februari 2024, Polres Lombok Tengah bersama jajarannya telah melakukan pemantauan langsung ke setiap kecamatan untuk memastikan persiapan pleno berjalan lancar. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban di setiap kecamatan tetap dalam keadaan kondusif.
Khusus untuk wilayah Lombok Tengah bagian selatan, penjagaan akan diperkuat dengan penambahan pasukan, mengingat wilayah tersebut dianggap luas dan jangkauan dari polres cukup jauh. Hal ini dilakukan sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.
Pasukan yang sebelumnya dikerahkan saat pemungutan suara akan ditarik secara bertahap dan didistribusikan ke masing-masing kecamatan untuk mengawal jalannya pleno. Meskipun demikian, Polres Lombok Tengah memastikan bahwa kondisi saat ini masih kondusif dan terkendali.
Meskipun terjadi insiden kecil selama pemungutan suara, namun pihak kepolisian telah berhasil menyelesaikannya dengan baik melalui proses-proses yang telah diantisipasi bersama dengan berbagai pihak terkait, termasuk TNI dan stakeholder lainnya.
Saat ini, fokus utama Polres Lombok Tengah adalah persiapan pleno di setiap PPK yang akan dimulai pada Sabtu, 17 Februari. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa jalannya pleno berlangsung dengan aman dan tertib sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Langkah-langkah ini diambil demi menjaga stabilitas dan keamanan wilayah serta kelancaran proses demokrasi.
(FZ/011)