JAKARTA -Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, telah membicarakan kemungkinan posisi partainya sebagai oposisi jika pasangan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kelak menang dalam Pilpres 2024.
Pernyataan ini mendapat tanggapan dari Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Golkar, Maman Abdurrahman, yang menegaskan bahwa pihaknya menghormati hak politik setiap partai. Maman menyatakan bahwa dalam konteks sistem presidensial Indonesia, istilah “oposisi” tidaklah sekuat dalam sistem parlementer, tetapi lebih mengacu pada posisi di luar pemerintahan.
Maman menjelaskan bahwa di dalam sistem presidensial, peran parlemen lebih cenderung pada fungsi pengawasan dan kontrol terhadap pemerintahan, daripada menjadi oposisi yang kental seperti dalam sistem parlementer.
Meskipun partai-partai politik memiliki hak untuk berada di luar pemerintahan, fungsi pengawasan tetap dijalankan oleh anggota legislatif, termasuk dari partai-partai yang menjadi bagian dari koalisi pemerintahan.
Hasto Kristiyanto, sementara itu, menegaskan bahwa PDIP masih memfokuskan perhatiannya pada proses rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Keputusan mengenai posisi partai akan diambil berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut. Dia menyoroti bahwa dalam sistem konstitusi Indonesia, tidak ada istilah “oposisi” yang sejelas dalam sistem parlementer, melainkan lebih pada posisi di luar pemerintahan. Hasto juga merujuk pada pengalaman PDIP pasca-Pemilu 2004 dan 2009 di mana partai tersebut berada di luar pemerintahan.
Kedua pernyataan ini mencerminkan dinamika politik di Indonesia menjelang Pilpres 2024, di mana partai-partai politik mengkaji strategi dan posisi mereka terkait hasil pemilihan. Diskusi mengenai posisi partai dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan menunjukkan pentingnya peran partai politik dalam menjaga keseimbangan dan sistem demokrasi di negara ini.
(K/09)