SEMARANG -Nama Sudaryono telah menjadi sorotan dalam arena politik Jawa Tengah (Jateng) sebagai kandidat kuat dalam bursa Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024. Terkini, ia menjabat sebagai Ketua DPD Gerindra Jateng dan memiliki sejumlah jabatan penting lainnya, termasuk sebagai CEO Garuda TV, Ketua Umum DPP Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI), dan Ketua Dewan Penasihat Pedagang Pejuang Indonesia Raya (PAPERA). Namun, kebanyakan orang mungkin tidak menyadari bahwa awal karier politiknya dimulai sebagai ajudan atau asisten pribadi Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto.
Informasi ini disampaikan oleh Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPC Gerindra Kota Semarang, Joko Santoso. Menurutnya, Sudaryono dianggap sebagai “anak ideologis” Prabowo karena pernah menjadi bagian dari lingkaran pribadi sang ketua umum. Para kader Gerindra percaya bahwa Sudaryono memiliki pemahaman mendalam tentang cara kepemimpinan Prabowo, yang bisa diterapkan secara efektif di Jateng.
Banyak DPC Gerindra dari berbagai daerah juga memberikan dukungan terhadap pencalonan Sudaryono untuk maju dalam Pilgub Jateng 2024. Mereka percaya bahwa keinginan dan inisiatif dari bawah untuk memenangkan pemilihan gubernur di Jateng bisa terwujud melalui Sudaryono.
Pencalonan Sudaryono sebagai Ketua DPD Gerindra Jateng dalam Pilgub 2024 juga didasarkan pada hasil pemilihan presiden (pilpres). Para pengamat melihat bahwa partai Gerindra telah berhasil memenangkan suara lebih dari 50 persen di Kota Semarang dan sejumlah daerah penting di Jateng. Hal ini menjadi alasan kuat untuk mengusung Sudaryono sebagai calon gubernur.
Selain itu, terdapat strategi bonus demografi yang akan dimasukkan oleh Partai Gerindra dalam Pilgub 2024. Strategi ini menyasar pemilih muda yang jumlahnya cukup signifikan di Jateng. Dengan demikian, Gerindra berharap bisa memenangkan Pilgub dengan memanfaatkan dukungan dari segmen pemilih muda.
Diharapkan bahwa dengan kepemimpinan yang visioner dan kompeten dari Sudaryono, Jateng akan memiliki pemimpin yang mampu menjalin kerjasama yang linier dengan pemerintah pusat dan membawa kemajuan bagi provinsi tersebut.
(K/09)