JAKARTA -Rapat Komisi III DPR yang dihadiri oleh Kemenpora, Kemenkumham, dan PSSI di gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (7/3/2024), menjadi saksi momen menarik ketika Anggota Komisi III DPR Fraksi Golkar, Supriansa, mengungkapkan prediksi atas calon Menteri Hukum dan HAM (Menkumham).
Momen itu terjadi ketika Supriansa menyapa pimpinan rapat, Wakil Ketua Komisi III DPR Fraksi Gerindra, Habiburokhman, dengan prediksi bahwa beliau akan menjabat sebagai Menkumham. Sebagai perwakilan dari Menpora, hadir Wamenkominfo Nezar Patria, Sekjen PSSI Yunus Nusi, serta Dirjen AHU Kemenkumham Cahyo Rahadian Muzhar, dan pelatih Timnas Indonesia Indra Sjafrie juga turut hadir dalam rapat tersebut.
Supriansa dengan yakin menyampaikan prediksinya kepada Habiburokhman, mengatakan bahwa beliau akan menjadi Menteri Hukum dan HAM. Bahkan, Supriansa juga mengungkapkan bahwa jajaran Dirjen Kemenkumham yang hadir dalam rapat, seperti Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kemenkumham Asep N Mulyana dan Dirjen Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyo Rahadian, juga telah berdoa untuk hal tersebut.
Tidak hanya Supriansa, anggota Komisi III DPR Fraksi PKB, Heru Widodo, juga menyampaikan ungkapan serupa kepada Habiburokhman. Heru mengakui bahwa Habiburokhman adalah calon atasan dari dua direktur jenderal di Kemenkumham yang hadir dalam rapat.
Namun, Habiburokhman merespons sapaan tersebut dengan rasa tidak enak. Beliau mengaku merasa tidak nyaman atas prediksi yang disampaikan oleh dua anggota tersebut.
Selain momen tersebut, dalam rapat tersebut, Komisi III DPR menyetujui naturalisasi tiga pemain sepakbola calon Timnas Indonesia bersama Kemenpora, Kemenkumham, dan PSSI. Ketiga pemain yang mendapat persetujuan naturalisasi tersebut adalah Thom Haye, Ragnar Oratmangoen, dan Maarten Paes.
Momen tersebut menarik perhatian dalam rapat yang seharusnya membahas isu-isu penting terkait hukum dan ham di Indonesia. Prediksi atas calon Menteri Hukum dan HAM oleh anggota Komisi III DPR menambah aspek menarik dalam dinamika politik di Tanah Air.
(K/09)