JAKARTA -Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, dengan tegas membantah bahwa laporannya terhadap calon presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo, merupakan upaya politis. Sugeng menegaskan bahwa pelaporannya sebagai Ketua IPW tidak memiliki kaitan dengan posisinya sebagai kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kota Bogor. Menurutnya, IPW bukanlah subordinasi dari PSI, sehingga laporan yang diajukannya bersifat independen.
Sugeng mengklarifikasi bahwa proses pelaporannya terhadap Ganjar telah dipersiapkan sejak lama, namun baru dilakukan setelah proses pemungutan suara pada 14 Februari berakhir. Hal ini dilakukan sebagai langkah strategis, mengingat masa kontestasi politik telah selesai dan tinggal menunggu proses perhitungan suara.
Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie, juga menegaskan bahwa pelaporan yang dilakukan oleh Sugeng tidak memiliki motif politis. Grace menekankan bahwa Sugeng bertindak sebagai warga negara dan Ketua IPW, bukan sebagai perwakilan dari PSI. Dia menambahkan bahwa Sugeng telah lama berjuang dalam gerakan anti-korupsi, bahkan sebelum bergabung dengan PSI.
Namun, pandangan yang berbeda muncul dari politikus PDIP, Deddy Sitorus, yang meragukan ketidakberpihakan politik dalam kasus ini. Deddy menilai pelaporan tersebut sebagai tindakan politis yang bertujuan untuk mengalihkan perhatian dari isu-isu penting seperti wacana pengajuan hak angket terhadap proses pemilu dan dugaan penggelembungan suara di beberapa daerah.
Deddy menyoroti identitas pelapor, Sugeng Teguh Santoso, yang merupakan kader PSI di wilayah Bogor. Menurut Deddy, pelaporan yang dilakukan oleh seorang kader PSI terhadap Ganjar Pranowo, yang merupakan tokoh dari partai politik berbeda, merupakan bukti politisasi kasus tersebut.
Dalam konteks ini, ketegangan antara klaim independensi pelaporan oleh Sugeng dan tudingan politisasi dari Deddy menjadi sorotan utama. Kasus ini juga menggambarkan dinamika politik yang kompleks di Indonesia, di mana isu-isu hukum dan korupsi seringkali terjebak dalam konteks pertarungan kekuasaan dan rivalitas politik antarpartai.
Dengan demikian, penanganan kasus ini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi sangat penting untuk menegakkan keadilan dan menjaga integritas lembaga penegak hukum, serta untuk menghindari politisasi kasus-kasus korupsi yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut.
(K/09)