JAKARTA -Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Uno, masih memegang predikat sebagai menteri paling kaya dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Namun, melihat tren hartanya dari tahun ke tahun, tampaknya perjalanan kekayaannya seperti roller coaster, naik turun tanpa henti.
Data terbuka dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperlihatkan bahwa Sandiaga Uno telah rajin melaporkan hartanya sebanyak tujuh kali sejak tahun 2016. Dan setiap laporan menunjukkan fluktuasi yang signifikan dalam kekayaannya.
Pada tahun 2016, saat masih menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga melaporkan kekayaannya senilai Rp 3,9 triliun. Tidak lama setelah itu, pada tahun 2017, kekayaannya meningkat menjadi Rp 4,3 triliun. Namun, saat memasuki tahun 2018, saat mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Presiden RI, kekayaannya kembali melonjak menjadi Rp 5 triliun.
Namun, perjalanan kekayaan Sandiaga mengalami pasang-surut yang signifikan. Pada tahun 2020, ketika menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, hartanya kembali turun menjadi Rp 3,8 triliun. Namun, puncaknya terjadi pada tahun 2021, di mana kekayaannya melonjak drastis menjadi Rp 10,6 triliun.
Namun, seperti yang sering terjadi dalam dunia politik, tahun-tahun menjelang pemilu seringkali menjadi momen krusial. Pada tahun 2018, saat mencalonkan diri sebagai Calon Wakil Presiden, dan pada tahun 2022, menjelang Pemilu 2024, kekayaan Sandiaga mengalami penurunan yang signifikan.
Meskipun hartanya turun hingga Rp 3 triliun dalam LHKPN 2023, Sandiaga masih memegang posisi sebagai pejabat dengan LHKPN tertinggi. Namun, ia menghadapi penurunan berat badan sebesar 3 kilogram secara bersamaan, yang ia ceritakan dengan nada humor di media sosial.
Dalam komentarnya, Sandiaga menekankan pentingnya pengabdian kepada masyarakat bagi setiap orang yang memutuskan terjun ke dunia politik. Baginya, menjadi pejabat bukanlah tentang meningkatkan kekayaan pribadi, tetapi tentang pengabdian kepada rakyat.
Meski demikian, proses pelaporan LHKPN ke KPK masih berlangsung hingga 31 Maret 2024, dan jumlah LHKPN setiap pejabat dapat berubah seiring dengan proses verifikasi yang dilakukan oleh KPK.
(K/09)