JAKARTA -Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah melakukan pembaruan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) untuk periode 2023. Dalam LHKPN terbarunya tersebut, total harta Jokowi mencapai Rp 95,8 miliar. Namun demikian, data ini masih dalam proses verifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yang artinya jumlah tersebut masih bisa berubah seiring dengan proses verifikasi yang dilakukan oleh lembaga anti-korupsi tersebut.
Dibandingkan dengan LHKPN tahun sebelumnya, terjadi kenaikan yang cukup signifikan. Pada LHKPN 2022, Jokowi melaporkan total harta sebesar Rp 82,3 miliar, yang berarti terjadi peningkatan sebesar Rp 13,4 miliar dalam satu tahun terakhir. Ini menunjukkan perkembangan yang positif dalam kekayaan Jokowi dalam periode tersebut.
Selain Jokowi, data sementara juga mengungkapkan bahwa Menparekraf Sandiaga Uno menjadi pejabat dengan LHKPN tertinggi untuk periode 2023 dengan total harta mencapai Rp 7,9 triliun. Disusul oleh Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dengan harta Rp 2 triliun, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan harta Rp 1,1 triliun, dan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dengan harta Rp 1 triliun. Angka-angka ini menyoroti variasi dalam kekayaan di kalangan pejabat pemerintah.
Proses pelaporan LHKPN ke KPK masih berlangsung hingga 31 Maret 2024, yang berarti masih ada waktu bagi pejabat negara lainnya untuk melaporkan kekayaan mereka. Namun, perlu diingat bahwa jumlah LHKPN setiap pejabat dapat berubah seiring dengan proses verifikasi yang dilakukan oleh KPK.