JAKARTA -Hari ini, Komisi VIII DPR bersama dengan pemerintah menggelar rapat pleno yang sangat penting dalam mengambil kesepakatan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA). Rapat ini merupakan tahap awal menuju persetujuan RUU tersebut untuk kemudian disahkan dalam rapat paripurna.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily, mengkonfirmasi akan adanya rapat pleno terkait RUU KIA hari ini. Menurutnya, RUU ini bertujuan untuk memperkuat hak-hak ibu dan anak, terutama dalam fase kritis pertama 1.000 hari kehidupan anak.
RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ditekankan pada pentingnya memperkuat perlindungan dan kesejahteraan ibu dan anak, terutama selama 1.000 hari pertama kehidupan anak. Hal ini mencerminkan kesadaran akan pentingnya periode ini dalam membentuk fondasi kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan anak-anak di masa depan.
Dalam agenda rapat, dipaparkan bahwa rapat pleno akan dimulai dengan pandangan umum mini fraksi. Selanjutnya, rapat akan dilanjutkan dengan pengambilan keputusan tingkat I terhadap RUU. Rapat ini dijadwalkan dihadiri oleh beberapa menteri pemerintah, termasuk Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Menteri Sosial, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, dan Menteri Ketenagakerjaan.
RUU Kesejahteraan Ibu dan Anak ini sebelumnya telah disepakati sebagai RUU usul inisiatif DPR pada tanggal 30 Juni 2022. Ini menunjukkan komitmen DPR dalam mengutamakan isu kesejahteraan ibu dan anak di dalam agenda legislatif.
(K/09)