JAKARTA – Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, mengambil langkah tegas dalam menangani kasus pelajar yang terlibat dalam aksi tawuran. Dalam sebuah pengumuman di Balai Kota DKI Jakarta, Heru memastikan akan mencabut Kartu Jakarta Pintar (KJP) pelajar yang terlibat dalam insiden tersebut.*
Heru menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mentoleransi pelajar yang terlibat dalam aksi kekerasan. “Sesuai dengan aturannya KJP nya ya dicabut,” tegas Heru.
Langkah pencabutan KJP ini diambil setelah usulan dari Polda Metro Jaya. Heru akan menginstruksikan jajarannya untuk berkoordinasi dengan Polres setempat dalam mengumpulkan daftar nama pelajar yang terlibat dalam tawuran.
Kombes Ade Ary Syam Indradi dari Polda Metro Jaya menjelaskan bahwa penindakan terhadap pelajar yang kedapatan membawa senjata tajam, seperti golok, adalah perintah langsung dari Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto.
Ade Ary menambahkan bahwa polisi telah diperintahkan untuk memproses secara tuntas pelaku kekerasan terkait insiden tawuran tersebut. Dia merekomendasikan agar Kartu Jakarta Pintar (KJP) milik pelajar yang terlibat langsung dalam tawuran dicabut untuk memberikan efek jera.
Selain mencabut KJP, tindakan pelajar yang terlibat dalam aksi tawuran juga akan dicatat dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Ini adalah bagian dari upaya polisi dalam memberikan efek jera dan memastikan penegakan hukum yang tegas.
Insiden ini menjadi perhatian serius, di mana sekelompok pemotor berkonvoi di Jalan Raya Senen, Jakarta Pusat, dengan tujuan yang sebenarnya tidak jelas. Mereka terlibat dalam aksi kekerasan dan menciptakan ketegangan di lingkungan sekitar.
Pemerintah, melalui Pj Gubernur DKI Jakarta, menegaskan komitmennya untuk menindak tegas pelaku kekerasan, serta melakukan langkah preventif untuk mencegah terjadinya aksi tawuran di masa mendatang.
(AS)