JAKARTA – Dalam rapat yang digelar oleh Komisi X DPR RI dengan Mendikbudristek Nadiem Makarim, terungkap kronologi kelam tentang kasus mahasiswa yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dengan modus ferienjob di Jerman. Ketua Komisi X, Syaiful Huda, menekankan pentingnya keterlibatan aktif Kemendikbud dalam menangani masalah ini.
Dalam sesi rapat yang berlangsung di Gedung DPR RI, Rabu (3/4/2024), Syaiful Huda menyatakan ketidaksetujuannya jika Kemendikbud hanya sekadar membiarkan proses berjalan tanpa tindakan yang konkret. Sebelumnya, KBRI Berlin telah mengirim surat pada bulan Mei untuk memperingatkan potensi masalah terkait program ferienjob ini, namun Kemendikbud baru merespons pada bulan Oktober.
“Kami ingin Kemendikbud tidak lepas tangan dalam kasus ini,” tegas Huda. “Kemendikbud harus mengambil peran yang lebih proaktif untuk memastikan hal serupa tidak terjadi lagi. Jika memang terdapat korban, terutama dari kalangan civitas akademik, Kemendikbud harus terlibat dalam penyelesaiannya.”
Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR, Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Kiki Yuliati, menjelaskan bahwa program ferienjob tersebut di luar program magang Kampus Merdeka yang dicanangkan pemerintah. Menurutnya, ferienjob adalah program yang legal di Jerman, namun tidak termasuk dalam Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).
“Ferienjob memang program yang legal yang diselenggarakan di Jerman, namun Ferienjob bukan merupakan bagian dari MBKM,” kata Kiki.
Dirjen Kiki juga menegaskan perbedaan antara program Magang Merdeka dengan ferienjob, di mana MBKM lebih menekankan pada peningkatan kompetensi mahasiswa sesuai dengan program studinya. Di sisi lain, ferienjob cenderung menitikberatkan pada pekerjaan fisik, yang tidak sesuai dengan konsep MBKM.
Dalam rapat tersebut, Mendikbudristek Nadiem Makarim turut hadir untuk mendengarkan masukan dan pertanyaan dari anggota Komisi X DPR RI. Meskipun demikian, tuntutan agar Kemendikbud berperan lebih aktif dalam menangani kasus mahasiswa korban TPPO tetap menjadi sorotan utama dalam pertemuan tersebut.
Pemerhati pendidikan menilai bahwa keterlibatan Kemendikbud yang lebih proaktif dapat menjadi langkah yang penting dalam menangani kasus serupa di masa depan, serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mahasiswa Indonesia yang berada di luar negeri. Semoga rapat ini dapat membuahkan solusi yang tepat guna menyelesaikan masalah yang terjadi.
(K/09)