JAKARTA -Geliat sidang sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK) semakin menarik perhatian publik dengan keterangan dari Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam sidang yang digelar hari ini di Gedung MK, Jakarta, Airlangga memberikan klarifikasi terkait arahan khusus yang dikabarkan diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada jajaran menterinya.
“Arahan khususnya tidak ada. Dijelaskan sesuai dengan tugas dari masing-masing dan fungsi dari masing-masing menteri,” tegas Airlangga saat memberi keterangan di tengah sidang yang berlangsung.
Kehadiran Airlangga dan beberapa menteri lainnya, seperti Menko PMK Muhadjir Effendy, Menteri Sosial Tri Rismaharini, dan Menteri Keuangan, menjadi sorotan dalam sidang yang dipimpin oleh Mahkamah Konstitusi. Jokowi sendiri telah meminta para pembantunya memberikan penjelasan sejelas-jelasnya terkait tugas dan fungsi mereka dalam pemerintahan.
“Arahan Pak Presiden dijelaskan sejelas-jelasnya,” tambah Airlangga, menegaskan bahwa setiap langkah yang diambil oleh pemerintah sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang telah diberikan.
Salah satu poin penting yang dijelaskan oleh Airlangga dalam sidang adalah terkait bantuan sosial (bansos) el nino yang sempat menjadi sorotan. Airlangga menjelaskan bahwa bansos el nino tidak hanya diberlakukan di Indonesia, tetapi juga di beberapa negara lain yang mengalami dampak serupa akibat fenomena alam tersebut.
“Setiap bulan Desember 2023, berbagai negara termasuk Indonesia mengalami dampak terjadinya el nino, di mana beberapa tempat produksi pangan, terutama beras, mengalami gangguan,” papar Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga menyebutkan beberapa contoh negara lain yang juga memberikan bantuan sosial serupa dalam menghadapi dampak el nino, seperti Singapura, India, dan Malaysia, dengan anggaran yang signifikan untuk menopang kebutuhan masyarakat di tengah kondisi yang sulit.
Keterangan dan klarifikasi yang disampaikan oleh Airlangga Hartarto dalam sidang sengketa Pilpres ini menjadi sorotan karena menggambarkan transparansi dan tanggung jawab pemerintah dalam menghadapi tantangan dan memberikan bantuan kepada masyarakat. Publik diharapkan dapat memperoleh informasi yang jelas dan akurat dalam proses persidangan ini.
(K/09)