JAKARTA -Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menemui Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, di Kantor Kemensetneg, Jakarta, pada Kamis (25/4/2024). Pertemuan ini menarik perhatian karena terjadi di tengah-tengah suasana politik yang hangat, di mana isu-isu terkait Undang-Undang Pilkada dan evaluasi pemilu menjadi fokus pembahasan.
Meski awalnya disampaikan sebagai silaturahmi belaka, Doli tidak menutup kemungkinan pembicaraan mengenai agenda-agenda yang akan dibahas di Komisi II DPR RI. Salah satunya adalah Undang-Undang Pilkada serta evaluasi pemilu.
“Kami telah melakukan evaluasi, dan saat ini kami akan mengundang penyelenggara pemilu untuk memberikan masukan. Sebagian pemilihan sudah dilaksanakan, dan evaluasi seputar hal ini akan menjadi fokus kami,” ujar Doli.
Dalam pembahasan tersebut, Doli menyoroti pentingnya revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada. Sejak awal periode 2019, Komisi II DPR telah mengusulkan revisi ini sebagai bagian dari penyempurnaan UU paket politik yang disusun. Namun, pandemi Covid-19 sempat menunda pembahasan tersebut.
“Kami melihat adanya tiga faktor yang mendesak untuk melakukan revisi, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi terkait ambang batas parlemen, pidato Prabowo Subianto, dan pernyataan Susilo Bambang Yudhoyono terkait demokrasi Indonesia saat ini, serta putusan Mahkamah Konstitusi terkait pilpres yang menyatakan dissenting opinion,” tambahnya.
Menurut Doli, revisi tersebut penting untuk menyempurnakan sistem pemilu dan memastikan proses demokrasi di Indonesia berjalan dengan lebih baik. Dengan adanya dorongan dari berbagai pihak, termasuk pemimpin politik dan putusan lembaga hukum, revisi Undang-Undang Pemilu dan Pilkada menjadi agenda yang semakin mendesak untuk diselesaikan.
(N/014)