BEKASI –DPR meminta komisi teknis untuk menyelidiki siapa pihak yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar laut misterius sepanjang 30 kilometer di perairan Kabupaten Tangerang dan pagar sepanjang 8 kilometer di perairan Kabupaten Bekasi. Hingga kini, siapa yang bertanggung jawab atas pembangunan pagar-pagar tersebut masih belum jelas, sehingga DPR khawatir salah dalam melakukan pemanggilan pihak terkait.
Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, menjelaskan bahwa komisi teknis DPR sedang mengecek berbagai pihak yang mengklaim bertanggung jawab atas proyek ini. “Nah, kita sudah minta komisi teknis, sekarang justru mengecek, siapa pihak yang bertanggung jawab. Karena ini kan ada banyak pihak yang mengaku yang bertanggung jawab, gitu. Ada nelayan, ada kelompok masyarakat,” kata Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (14/1/2025).
Dasco mengungkapkan bahwa langkah yang paling tepat yang dapat dilakukan DPR saat ini adalah melakukan pengecekan kepada berbagai pihak yang terlibat. “Kita juga akan menggali informasi dari aparat penegak hukum. Setelah masa sidang, kami mungkin akan mengirimkan komisi teknis untuk turun ke lapangan,” lanjutnya.
Hingga saat ini, DPR belum mengetahui siapa pihak yang berperan dalam pembangunan pagar laut ilegal ini. Dasco menegaskan bahwa pihaknya belum memperoleh titik terang mengenai hal tersebut. “Ya belum ada titik terang. Kan kita belum masuk sebenarnya. Ini karena saya piket saja saya masuk ke DPR,” imbuhnya.
Polemik mengenai pagar laut sepanjang 30,16 kilometer di perairan pesisir utara Kabupaten Tangerang, Banten, semakin memanas. Hingga kini, belum ada kejelasan mengenai siapa yang memiliki proyek tersebut. Pengembang kawasan Pantai Indah Kosambi (PIK) 2 membantah keterlibatannya dalam pembangunan pagar laut tersebut. Sementara itu, Jaringan Rakyat Pantura (JRP) Tangerang mengklaim bahwa pembangunan pagar laut itu dilakukan melalui swadaya masyarakat setempat.
Polemik serupa kini kembali terjadi setelah ditemukan pagar laut misterius di perairan Kabupaten Bekasi. Kasus ini menambah kerumitan bagi pihak berwenang dalam mencari siapa yang bertanggung jawab.
(n/014)