JAKARTA – Kepala Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia, Laksda TNI Irvansyah, mengungkapkan hasil pertemuan yang berlangsung pada Kamis, 9 Januari 2025, dengan China Coast Guard (CCG) di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak menyepakati pentingnya saling pengertian dan menghormati, terutama terkait dengan pengamanan di Laut Natuna Utara yang berbatasan dengan Laut China Selatan.
Irvansyah menjelaskan, pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping pada November 2024 lalu. Melalui diskusi ini, Bakamla RI menekankan masalah yang terjadi dalam pengamanan laut di Natuna Utara, yang sebelumnya belum bisa diselesaikan tanpa adanya komunikasi langsung antara kedua negara.
“Jika kita tidak pernah bertemu, kita tidak bisa menyelesaikan masalah ini. Kita harus mencari waktu yang tepat untuk bertemu,” ungkap Irvansyah. Pertemuan ini disambut baik oleh pihak CCG yang menegaskan komitmennya untuk saling menghormati dan tidak membahayakan satu sama lain. “Kita saling menghormati, tidak saling membahayakan, dan bisa saling menyapa di tengah laut,” tambahnya.
Kegiatan ini juga menjadi lanjutan dari pertemuan Bakamla dengan Duta Besar RRT di Jakarta, di mana kedua pihak membahas upaya bersama untuk menyelesaikan isu pengamanan Laut Natuna Utara. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak juga sepakat untuk meningkatkan kerja sama bilateral dan multilateral di sektor maritim. Bakamla RI, yang dipimpin oleh Laksda TNI Irvansyah, didampingi oleh sejumlah pejabat utama lainnya, seperti Plt.
Sestama Laksda TNI Dr. Samuel H. Kowaas, M.Sc., dan Direktur Kerja Sama Laksma Bakamla Askari PSC. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping sebelumnya juga menyaksikan penandatanganan beberapa kesepakatan kerja sama yang melibatkan kedua negara, termasuk kerja sama ekonomi biru, perikanan berkelanjutan, serta sumber daya mineral.
Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa kerja sama maritim antara Indonesia dan China didasarkan pada semangat Deklarasi Perilaku Para Pihak di Laut China Selatan (DoC), yang telah disepakati pada 2002 oleh negara-negara ASEAN dan China. Namun, Indonesia menekankan bahwa kerja sama ini tidak mengakui klaim China atas wilayah Laut China Selatan yang tercermin dalam kebijakan 9 Dash Lines.
Kerja sama maritim yang dijalin kedua negara diharapkan dapat memelihara perdamaian, stabilitas, dan persahabatan di kawasan, dengan tetap menghormati prinsip-prinsip hukum internasional dan menjaga kedaulatan Indonesia di Laut Natuna Utara.
(christie)