MEDAN -Pengurus Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Sumatra Utara mengeluarkan permohonan maaf resmi terkait kontroversi yang melibatkan hilangnya foto Presiden Joko Widodo di ruangannya. Insiden tersebut terjadi saat penerimaan Edy Rahmayadi, yang mengembalikan formulir penjaringan sebagai Bakal Calon Gubernur (Bacagub) pada Senin (6/5/2024) lalu. Dalam permintaan maafnya, Ketua DPD PDIP Sumut, Rapidin Simbolon, menegaskan bahwa kejadian tersebut tidak memiliki unsur kesengajaan.
“Kami atas nama DPD PDIP Perjuangan Sumut dengan rendah hati meminta maaf kepada masyarakat jika kejadian ini menimbulkan spekulasi yang merugikan. Saya pastikan tidak ada unsur kesengajaan dalam insiden ini,” ujar Rapidin Simbolon.
Rapidin menjelaskan bahwa kehadiran Edy Rahmayadi pada acara tersebut di ruangan yang belum sepenuhnya disiapkan secara sempurna menjadi salah satu alasan tidak terpasangnya foto Presiden Jokowi. Awalnya, acara direncanakan di lantai dua, namun karena ruangan tersebut terlalu kecil dan banyaknya wartawan yang hadir, acara dipindahkan ke Aula Bung Karno.
Selain itu, Rapidin juga menyebutkan insiden terjatuhnya foto Presiden Jokowi saat pemasangan backdrop untuk rapat koordinasi (rakor) persiapan Rakernas, Pilgub, dan Pilkada 2024. Foto tersebut mengalami kerusakan sehingga tidak dapat dipasang kembali. Penggantian foto baru pun memakan waktu hingga tengah hari.
Namun, respons dari pihak eksternal terhadap insiden ini tidaklah sepi. Panel Barus, Bendahara Umum Partai Keadilan Indonesia (Projo), menyuarakan kritik terhadap sikap PDIP Sumut. Menurutnya, tindakan tersebut mencerminkan ketidakdewasaan dalam berpolitik dan tidak pantas terhadap Presiden Jokowi sebagai simbol negara.
“Dalam pandangan saya, sikap para pimpinan PDIP Sumut yang terlalu sensitif menunjukkan ketidakdewasaan dalam berpolitik. Ini adalah dampak dari kekalahan PDIP dalam Pilpres sebelumnya,” ujar Panel Barus dalam wawancara dengan IDN Times.
Panel Barus juga menegaskan bahwa presiden adalah simbol negara yang harus dihormati, dan perilaku yang tidak menghormati presiden dapat merugikan martabat negara secara keseluruhan.
Kontroversi ini mencuat di tengah-tengah situasi politik yang sensitif, memperlihatkan betapa pentingnya sikap dan tindakan politik yang bijaksana dalam menghadapi segala peristiwa, terutama yang berkaitan dengan simbol-simbol negara. Dengan permintaan maaf yang disampaikan, PDIP Sumut berharap insiden ini dapat diperbaiki dan tidak menimbulkan dampak negatif yang lebih besar.
(N/014)