BATU BARA – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batu Bara menggelar Rapat Paripurna terkait pembentukan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) pada Rabu, 15 Januari 2025, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batu Bara. Rapat yang dimulai pukul 14.00 WIB ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara Safi’i, SH, Wakil Ketua DPRD Rodial, serta Pj Bupati Batu Bara yang diwakili oleh Asisten I Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab Batu Bara, Edwin Aldrin, S.Sos., M.Si.
Selain itu, rapat juga dihadiri oleh Plt Sekretaris DPRD Batu Bara yang diwakili oleh Kabag Persidangan dan Perundang-Undangan Azhar, S.Pd., M.Pd., seluruh anggota DPRD Kabupaten Batu Bara, serta perwakilan OPD dan unsur Forkopimda.
Susunan Alat Kelengkapan Dewan (AKD)
Dalam rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Rodial, pembentukan AKD diumumkan sebagai berikut:
Komisi I: Ketua – H. Darius, SH., MHKomisi II: Ketua – Yoopie Algerie, SHKomisi III: Ketua – Agung Setiawan, SEKomisi IV: Ketua – Sarianto Damanik, SEBadan Anggaran (Banggar): Ketua – Safi’i, SHBadan Kehormatan Dewan (BKD): Ketua – Muhammad RidwanBadan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda): Ketua – Chairul Bariah, SMBadan Musyawarah (Banmus): Ketua – Safi’i, SHPanitia Khusus Tata Tertib (Pansus Tatib): Ketua – H. Darius, SH., MHHarapan untuk Kinerja yang Lebih Optimal
Ketua DPRD Kabupaten Batu Bara, Safi’i, SH, menyampaikan bahwa pembentukan AKD merupakan langkah penting untuk meningkatkan efektivitas kerja legislatif. “Dengan susunan baru ini, kami berharap kinerja DPRD akan semakin optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan, legislasi, dan penganggaran yang lebih baik untuk masyarakat Batu Bara,” ujar Safi’i.
Komitmen untuk Transparansi dan Akuntabilitas
Wakil Ketua DPRD Rodial menekankan pentingnya sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam mengawal pembangunan daerah. Ia juga menegaskan komitmen DPRD untuk terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap kebijakan yang diambil.
Rapat Paripurna ini mencerminkan komitmen DPRD Kabupaten Batu Bara untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat melalui kinerja kelembagaan yang lebih kuat dan solid.
(N/014)