JAKARTA -Kontroversi mengenai pencalonan Anies Baswedan dan Sohibul Iman sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) 2024 semakin memanas. PKS (Partai Keadilan Sejahtera) memberikan respons tegas terhadap pernyataan PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) yang menyuarakan keprihatinan atas potensi bahaya dari pasangan ini.
“Pasangan Anies-Sohibul bukanlah pasangan yang berbahaya. Semuanya aman,” tegas Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, dalam penutupan Sekolah Kepemimpinan Partai (SKP) DPP PKS di Hotel Grand Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (27/6/2024).
Syaikhu menegaskan bahwa Anies dan Sohibul merupakan duet yang ideal untuk Jakarta, mengingat latar belakang pendidikan mereka yang luas, termasuk pengalaman belajar di luar negeri yang memberikan wawasan global yang mendalam.
“Dua kandidat ini bukanlah kandidat yang terpaku pada kehidupan lokal. Mereka telah memperoleh pendidikan dan pengalaman yang luas di tingkat internasional. Insyaallah, ini akan menjadi modal utama mereka,” papar Syaikhu.
Sebaliknya, PKB, melalui pernyataan Wakil Sekretaris Jenderalnya, Syaiful Huda, menyampaikan keprihatinan atas keputusan PKS untuk menduetkan Anies dan Sohibul. Huda menyoroti bahwa PKS belum memiliki ‘golden ticket’ untuk mengusung calon gubernur atau wakil gubernur sendiri, yang menurutnya dapat menimbulkan risiko bagi PKS sendiri dalam mencari mitra koalisi.
“Model memborong figur untuk partai yang tidak memiliki golden ticket menurut saya berpotensi membawa bahaya,” tegas Huda dalam pernyataannya di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, pada Rabu (26/6).
Pernyataan ini menggarisbawahi ketegangan politik antara partai-partai besar menjelang Pilgub Jakarta 2024. PKS, yang masih membutuhkan tambahan 4 kursi di Jakarta untuk dapat mengusung pasangan Anies-Sohibul, harus menghadapi tantangan dalam membangun koalisi yang solid.
Kendati demikian, PKS tetap yakin bahwa pasangan ini akan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi Jakarta, terutama dalam konteks globalisasi dan tantangan urbanisasi yang semakin kompleks.
Kasus ini juga mencerminkan dinamika internal PKS sendiri, di mana keputusan mengenai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur mencerminkan pertimbangan yang matang dan strategi politik yang diharapkan dapat menghasilkan keuntungan elektoral yang maksimal.
Hingga saat ini, publik dan para pengamat politik akan terus memantau perkembangan selanjutnya dari kontroversi ini, termasuk respons dari berbagai pihak terkait pernyataan PKS dan PKB yang menjadi sorotan utama dalam peta politik Jakarta menjelang Pilgub 2024.
(N/014)