JAKARTA –Polemik seputar pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji 2024 di DPR RI semakin memanas setelah Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar, atau akrab disapa Cak Imin, memberikan klarifikasi tegas melalui akun media sosialnya. Cak Imin merespons tuduhan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Yahya Cholil Staquf yang menyebutkan bahwa pembentukan Pansus tersebut dipicu oleh masalah pribadi.
Melalui akun X resminya @cakimiNow, Cak Imin menekankan bahwa Pansus Angket Haji 2024 dibentuk dengan tujuan utama untuk menginvestigasi potensi penyelewengan dalam penggunaan visa haji. “Pansus Angket Haji fokus pada apakah terjadi penyelewengan penggunaan visa haji. Gak ada urusannya dengan PKB atau PBNU. Paham!” ungkap Cak Imin dalam keterangan tertulisnya yang dikutip pada Senin (29/7/2024).
Cak Imin menambahkan bahwa ketidaktransparanan dari Kementerian Agama (Kemenag) dalam membuka data terkait alokasi tambahan kuota haji dari pemerintah Arab Saudi menjadi salah satu alasan utama dibentuknya Pansus. Ia menyebutkan bahwa ketertutupan informasi ini telah memicu Komisi VIII DPR RI untuk menggunakan Pansus sebagai saluran untuk mengungkap data yang selama ini tidak dipublikasikan. Salah satu isu yang menjadi sorotan adalah ketidaksesuaian dalam alokasi visa haji reguler yang diduga tidak diberikan kepada jemaah yang telah menunggu selama bertahun-tahun.
Tuduhan yang dilontarkan Gus Yahya sebelumnya mengklaim bahwa pembentukan Pansus Angket Haji mungkin dipengaruhi oleh urusan pribadi dan kekuasaan politik. Gus Yahya menyebutkan bahwa pembentukan Pansus ini mungkin terkait dengan jabatan adiknya sebagai Menteri Agama dan bisa jadi memiliki motif untuk menjatuhkan atau menciptakan kesan negatif terhadap PBNU.
“Jangan-jangan ini masalah pribadi, jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya, ini kah masalah. Jangan-jangan karena dia sebetulnya incar PBNU Ketum saya, menterinya adik saya, lalu karena masalah, alasan pribadi begini, nanti dilihat saja kelanjutannya,” kata Gus Yahya dalam konferensi pers Rapat Pleno PBNU di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan pada Minggu (28/7/2024).
Pansus Angket Haji 2024 disepakati pembentukannya pada rapat paripurna DPR RI awal bulan ini. Namun, karena dibentuk menjelang akhir masa sidang, Pansus harus menjalankan tugasnya selama masa reses. Saat ini, Pansus Angket Haji, yang terdiri dari perwakilan sembilan fraksi di DPR dengan total 30 anggota, belum melaksanakan rapat atau memilih ketua pansus karena terhalang jadwal pimpinan DPR RI.
Polemik ini menambah dinamika politik di tanah air dan menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kuota haji. Masyarakat dan jemaah haji diharapkan dapat mendapatkan kejelasan dan kepastian dari hasil investigasi Pansus, sehingga proses pemberangkatan haji dapat berjalan lebih baik di masa depan.
(N/014)