RAJA AMPAT — Masyarakat adat dari 20 sub suku di Raja Ampat, Papua Barat Daya, menyatakan penolakan terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai mengancam lingkungan dan ruang hidup masyarakat.
Penolakan itu disampaikan melalui Deklarasi Arborek dalam kegiatan Heyul Pelei Koranu Fyak atau jumpa akbar di Kampung Arborek, Distrik Meos Mansar, Raja Ampat, Sabtu, 22 Agustus 2026.
Forum tersebut digelar oleh Institut USBA bersama Greenpeace Indonesia dan dihadiri perwakilan masyarakat adat dari 20 sub suku Raja Ampat.
Baca Juga: Jelang Aksi 27 Agustus, Massa dari Pati dan Bangkalan Bersiap ke Jakarta Bawa Tuntutan Berbeda Tokoh perempuan adat Moi Maya, Ludia Mentasan, membacakan Deklarasi Arborek.
Dalam deklarasi itu, masyarakat adat menegaskan penolakan terhadap kegiatan pertambangan yang dinilai berpotensi merusak lingkungan dan kehidupan masyarakat.
"Kami tolak kegiatan yang merusak bentang alam, bentang laut, budaya serta martabat masyarakat adat Raja Ampat," kata Ludia, Minggu, 23 Agustus 2026.
Sebanyak 20 sub suku mengikuti deklarasi tersebut.
Mereka terdiri atas Ambel, Langanyan, Wawiyai, Kawe, Batta, Tepin, Fiawat, Parajau, Butli, Moi Maya, Saworof, Howoloh, Kahmuna, Matlow, Matbat, Wardo, USBA, Umkai, Betew, dan Kafdarun.
Masyarakat dari berbagai sub suku itu mendiami sejumlah wilayah di Raja Ampat, termasuk kawasan Teluk Mayalibit serta Pulau Waigeo, Salawati, Batanta, dan Misool.
Ludia mengatakan masyarakat adat memiliki keyakinan bahwa keberlangsungan hidup mereka tidak bergantung pada pengerukan sumber daya alam.
Karena itu, dia mengingatkan masyarakat agar tidak mudah menerima janji pembangunan apabila kegiatan tersebut berpotensi merusak lingkungan dan ruang hidup masyarakat.
"Kami mendesak Presiden Prabowo Subianto dan jajarannya supaya menghentikan secara permanen usaha yang merusak sumber daya alam di wilayah Raja Ampat," tandas Ludia.