MEDAN — Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, mengakui praktik pungutan liar (pungli) masih banyak ditemukan di sejumlah kawasan wisata di Sumatera Utara.
Kondisi tersebut dinilai dapat menghambat perkembangan sektor pariwisata yang selama ini menjadi salah satu sumber potensial Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurut Bobby, persoalan pungli tidak hanya terjadi di kawasan wisata Sidebuk-debuk, Kabupaten Karo, tetapi juga ditemukan di sejumlah destinasi wisata lainnya, termasuk kawasan Danau Toba.
Baca Juga: Bareskrim Gagalkan Peredaran Vape Mengandung Etomidate di Deli Serdang, 114 Cartridge Disita "Kalau satu-satu gini pasti akan susah. Nanti akan kita coba (panggil seluruh kepala daerah yang memiliki area kawasan wisata). Kita akan coba tertibkan secara menyeluruh," terangnya, Selasa (23/6/2026).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berencana mengumpulkan kepala daerah yang memiliki kawasan wisata guna menyusun langkah penertiban secara terpadu.
Bobby juga meminta pemerintah kabupaten dan kota lebih aktif melakukan pengawasan terhadap kondisi destinasi wisata di wilayah masing-masing.
"Bapak Presiden juga selalu sampaikan, pariwisata selalu jadi yang potensi sangat baik bagi daerah," ucapnya.
Ia menilai praktik pungli yang masih terjadi di berbagai lokasi wisata dapat menurunkan minat wisatawan untuk berkunjung ke Sumatera Utara.
"Tolong wisatanya itu jangan cuma orang mau lihat harus langsung bayar, kalau orang lewat bayar, kalau bayar fasilitasnya silakan, kita akan coba tertibkan secara keselurhan," jelasnya.
Pernyataan tersebut muncul setelah sejumlah kasus pungli di kawasan wisata menjadi sorotan publik dan viral di media sosial.
Salah satu kasus yang sempat menyita perhatian terjadi di kawasan Bukit Anduhur, Kecamatan Sianjur Mula-Mula, Kabupaten Samosir, pada 17 Mei 2026.
Saat itu seorang wisatawan yang tengah berkunjung mengaku dimintai uang sebesar Rp20 ribu oleh warga setempat.