Pemerintah Kabupaten Dairi terus berupaya menurunkan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB) dengan meningkatkan pelayanan kesehatan dan kolaborasi lintas sektor. Dalam acara Koordinasi Lintas Program dan Lintas Sektor Rencana Kerja Percepatan Penurunan AKI dan AKB 2024, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi, Jonny Hutasoit, menyampaikan perkembangan terbaru terkait angka kematian ibu dan bayi di wilayah tersebut.
Menurut data yang dipaparkan Jonny, pada tahun 2024, jumlah kematian bayi tercatat sebanyak 36 kasus, terdiri dari 32 kasus kematian neonatal (0-28 hari) dan 5 kasus post-neonatal. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat 29 kematian neonatal dan 3 post-neonatal. Selain itu, kematian ibu juga mengalami peningkatan, dengan dua kasus kematian ibu pada 2023, sementara pada 2024 jumlahnya naik menjadi empat kasus, termasuk satu kasus kematian non-obstetrik yang disebabkan oleh penyakit yang sudah ada sebelumnya atau berkembang selama kehamilan.
Jonny mengungkapkan bahwa kematian ibu dan bayi merupakan masalah kesehatan serius yang memerlukan perhatian dari semua pihak terkait. Oleh karena itu, penurunan AKI dan AKB perlu dilakukan secara konvergen melalui strategi yang mencakup peningkatan akses, kualitas pelayanan kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat. Salah satu upaya yang diutamakan adalah menjamin setiap ibu hamil mendapat akses layanan kesehatan berkualitas, termasuk perawatan selama kehamilan, persalinan oleh tenaga medis terlatih, serta perawatan pasca persalinan bagi ibu dan bayi.
“Upaya percepatan penurunan AKI dilakukan dengan menjamin akses pelayanan kesehatan ibu yang berkualitas, seperti pertolongan persalinan di fasilitas kesehatan, serta perawatan khusus dan rujukan jika terjadi komplikasi. Kami menargetkan angka kematian ibu pada 2030 menjadi 70 per 100.000 kelahiran hidup,” jelas Jonny.
AKI dan AKB, lanjut Jonny, merupakan indikator kualitas pelayanan kesehatan di daerah. Oleh karena itu, percepatan penurunan AKI dan AKB di Dairi memerlukan dukungan penuh dari semua sektor, termasuk lintas program dan kolaborasi antara berbagai pihak terkait yang dikoordinasikan oleh tim pokja penurunan AKI dan AKB Kabupaten Dairi. Dengan kolaborasi ini, diharapkan dapat tercipta sinergi yang mengesampingkan ego sektoral dalam rangka mencapai tujuan bersama.
Jonny juga menekankan pentingnya sosialisasi program yang dilakukan oleh pemerintah agar masyarakat dapat mengetahui dan memanfaatkan layanan kesehatan yang tersedia. Ini akan mendukung akselerasi penurunan AKI dan AKB dengan melibatkan masyarakat secara aktif.
“Program kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah harus disosialisasikan dengan baik, agar masyarakat tahu dan bisa memanfaatkannya. Hal ini penting untuk memastikan bahwa upaya penurunan AKI dan AKB berjalan sesuai harapan,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Jonny juga menyoroti dua poin penting dalam pertemuan tersebut. Pertama, panitia diharapkan dapat memberikan pemahaman yang jelas kepada semua peserta mengenai tugas dan fungsi pemerintah dalam penurunan AKI dan AKB. Kedua, penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab peningkatan kematian ibu dan bayi dari 2023 ke 2024.
“Perlu dilakukan analisis mendalam untuk mengetahui apakah masalahnya terletak pada kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, kualitas sumber daya manusia, atau rendahnya kepedulian masyarakat. Kami berharap pertemuan ini menghasilkan solusi konkret untuk menangani masalah ini dan mempercepat penurunan AKI dan AKB di Dairi,” ujar Jonny.
Pemerintah Kabupaten Dairi berkomitmen untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan dan bekerja keras untuk mencapai target penurunan AKI dan AKB yang lebih baik di masa mendatang.
(JOHANSIRAIT)