LABUAN BAJO — Balai Taman Nasional Komodo (BTNK) tengah mematangkan rencana penerapan sistem kuota wisatawan untuk menjaga kelestarian lingkungan di kawasan Taman Nasional Komodo (TNK), Nusa Tenggara Timur.
Pembatasan jumlah pengunjung ini dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi degradasi ekosistem akibat lonjakan wisatawan, khususnya di Pulau Padar.
Kepala BTNK Hendrikus Rani Siga mengatakan pihaknya telah melakukan observasi di wilayah darat dan perairan laut TNK guna memetakan penerapan kuota tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan, kuota 1.000 pengunjung per hari dinilai masih ideal dan nyaman bagi wisatawan, dengan pembagian 300–330 orang per sesi.
Baca Juga: Nasir Djamil Apresiasi Kapolda Aceh Deklarasikan “Green Policing” "Kami sudah mulai melakukan observasi untuk penerapan kuota 300–330 pengunjung per sesi di Pulau Padar dan telah memiliki gambaran teknisnya," ujar Hendrikus, dikutip Kamis (16/10).
Pembatasan kunjungan akan diatur dalam tiga sesi waktu menggunakan aplikasi SiOra, yakni sesi pertama pukul 05.00–08.00 Wita, sesi kedua 08.00–11.00 Wita, dan sesi ketiga 15.00–18.00 Wita.
Menurut Hendrikus, pola kunjungan wisatawan ke Pulau Padar selama ini terbagi dalam dua gelombang utama. Pada pagi hari, wisatawan cenderung mendaki untuk menikmati panorama matahari terbit, sementara pada gelombang kedua, pengunjung yang menggunakan kapal cepat mendominasi.
"Ketika angka 1.000 kunjungan diatur dalam kisaran 300–330 per sesi, hasilnya masih dalam batas nyaman untuk pengunjung dan tidak menimbulkan kepadatan berlebih," ujarnya.
Selain kawasan darat, BTNK juga melakukan observasi di wilayah perairan. Hasilnya menunjukkan lokasi penyelaman Batu Bolong menjadi titik favorit wisatawan. Namun untuk menjaga ekosistem bawah laut, diterapkan aturan ketat berupa batas waktu penyelaman 20 menit per kelompok.
"Setiap kelompok penyelam diberikan waktu 20 menit sebelum kelompok berikutnya turun, agar tidak terjadi penumpukan di lokasi penyelaman," jelas Hendrikus.
BTNK menegaskan bahwa penerapan sistem kuota ini bukan untuk membatasi minat wisatawan, melainkan untuk memastikan pariwisata di TNK berjalan secara berkelanjutan dan ramah lingkungan.*
(vo/m006)