TOBA - Tim asesor dari UNESCO resmi melakukan penilaian terhadap Geopark Kaldera Toba yang berlangsung mulai 21 hingga 25 Juli 2025.
Kegiatan ini menjadi bagian penting dari proses evaluasi status Global Geopark yang sebelumnya telah disandang kawasan Danau Toba sejak 2020.
Direktur Sumber Daya Energi Mineral dan Pertambangan Kementerian PPN/Bappenas, Togu Santoso Pardede, menjelaskan bahwa kunjungan asesor tidak hanya menilai dari segi tampilan fisik lapangan, tetapi juga melakukan pendalaman dokumen layaknya sidang akademik.
"Yang mencatatkan dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi pada hari pertama pasti bagus. Tapi yang paling menentukan justru pada sidang Jumat (25/7), ketika dua asesor membeberkan hasil evaluasi dan mendalami dokumen," ujar Togu, Kamis (24/7/2025).
Hasil dari evaluasi ini akan dibawa oleh para asesor ke sidang Dewan Global Geopark UNESCO di Chile pada September 2025, untuk memutuskan apakah Kaldera Toba akan kembali menerima kartu hijau (perpanjangan status), kartu kuning (perlu perbaikan), atau bahkan kehilangan status geopark global.
Direktur Destinasi Pariwisata Badan Pelaksana Otorita Danau Toba, Fritz Rudolf Nababan, mengimbau masyarakat agar tidak mudah terprovokasi oleh isu miring yang beredar, termasuk kabar tentang air Danau Toba yang diklaim keruh saat kunjungan asesor.
"Itu fenomena alam. Kemarau panjang disertai angin kencang menyebabkan sedimen naik dari dasar danau, bukan karena pencemaran," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sumut, Yuda Pratiwi Setiawan, mengatakan bahwa secara umum, penilaian para asesor positif. Salah satu evaluator, Jose Brilha asal Portugal, bahkan memberikan sejumlah masukan strategis untuk meningkatkan perlindungan warisan geologi Kaldera Toba.
"Kami dorong perlindungan formasi bebatuan, situs sejarah, hingga warisan geologi lainnya. Evaluasi ini jadi momentum memperkuat sinergi antar tujuh kabupaten di kawasan Danau Toba," ujar Yuda.
Evaluasi UNESCO kali ini diharapkan menjadi pendorong perbaikan tata kelola, pelestarian alam, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga warisan dunia di Sumatera Utara.*