MEDAN — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) melalui Badan Pengelola (BP) Geopark Kaldera Toba terus bergerak cepat menindaklanjuti seluruh rekomendasi UNESCO untuk meraih green card, status tertinggi dari lembaga dunia tersebut dalam pengelolaan geopark berkelanjutan.
Setelah melalui tahapan pra revalidasi pada 11–13 Juli 2025, harapan untuk memperoleh kembali pengakuan UNESCO Global Geopark semakin terbuka lebar.
Kegiatan ini langsung diawasi oleh Asesor UNESCO, Soo Jae Lee, yang secara langsung meninjau sejumlah geosite unggulan di kawasan Danau Toba.
"Kita yakin bahwa green card itu dalam revalidasi nanti dapat kita wujudkan," ujar Azizul Kholis, General Manager Badan Pengelola Kaldera Toba, Selasa (15/7/2025).
Azizul mengungkapkan bahwa seluruh rekomendasi UNESCO telah dilaksanakan dengan baik, mulai dari pemenuhan fasilitas, penguatan kelembagaan, hingga peningkatan kemitraan antara sektor publik dan swasta.
"Komitmen luar biasa datang dari Gubernur Sumut Muhammad Bobby Nasution, jajaran OPD, pemerintah kabupaten/kota, hingga swasta. Inilah yang membentuk kekuatan kita," jelas Azizul.
Asesor Soo Jae Lee bahkan menyebut bahwa model kemitraan pengelolaan geopark di Toba patut dijadikan contoh dunia.
Ia mengusulkan agar pengelolaan Geopark Kaldera Toba diikutsertakan dalam forum internasional sebagai role model UNESCO Global Geopark.
Selama pra revalidasi, Lee dan tim mengunjungi sejumlah geosite unggulan, termasuk:
- Sipinsur dan Huta Ginjang (11 Juli)
- Sibaganding, Taman Eden 100, Huta Siallagan (12 Juli)
- SMKN 1 Simanindo, Kampung Ulos Huta Raja, Pusat Informasi Sigulatti, Air Terjun Sipiso-Piso (13 Juli)