JAKARTA -Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) mengirim gelombang terakhir pekerja migran Indonesia (PMI) ke Korea Selatan (Korsel) pada 16-17 Desember 2024. Namun, jumlah PMI yang diberangkatkan ke Negeri Gingseng tahun ini mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.
Direktur Penempatan Pemerintah Kawasan Asia dan Afrika, Seriulina Tarigan, mengungkapkan bahwa penurunan jumlah pekerja migran Indonesia disebabkan oleh kemerosotan ekonomi yang dialami oleh Korea Selatan. “Tahun ini jumlah PMI yang berangkat sebanyak 10.111 orang, berkurang dari 11.570 orang di 2023, akibat penurunan kondisi ekonomi di Korea Selatan yang menyebabkan permintaan pekerja migran Indonesia semakin berkurang,” jelas Seriulina dalam konferensi pers di kantornya pada Senin (16/12).
Meskipun ada penurunan, Seriulina menegaskan bahwa jumlah PMI yang dikirim ke Korea Selatan masih merupakan yang terbanyak jika dibandingkan dengan negara lain dalam skema Government to Government (G2G), seperti Jepang dan Jerman. “Ke Jepang tahun ini hanya ada 311 PMI yang diberangkatkan, sementara ke Jerman hanya 111 PMI,” tambahnya.
Dalam gelombang terakhir pada tahun 2024, Kementerian P2MI memberangkatkan 400 PMI melalui skema G2G dengan visa E9. Penerbangan terakhir tersebut dijadwalkan pada malam ini dan besok malam. “Hari ini, kami telah melepas 400 pekerja migran Indonesia yang akan terbang ke Korea Selatan dalam dua penerbangan terakhir di tahun 2024,” kata Seriulina.
Para pekerja migran Indonesia yang bekerja di Korea Selatan kebanyakan ditempatkan di sektor manufaktur, dengan persentase mencapai 74-75 persen. “Sisanya bekerja di sektor perikanan, serta ada juga yang bekerja di sektor seedling, meski jumlahnya sangat sedikit,” terangnya. Selain itu, Kementerian P2MI juga membuka peluang bagi pekerja migran yang tertarik pada sektor layanan, meskipun proses seleksinya baru dimulai beberapa waktu lalu.
Untuk daerah asal, mayoritas PMI yang berangkat ke Korea Selatan berasal dari Jawa Tengah, diikuti oleh Jawa Timur, Jawa Barat, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat (NTB).
Meskipun ada ketegangan politik di Korea Selatan pasca-polemik darurat militer, Seriulina menegaskan bahwa hingga saat ini belum ada penanganan khusus terhadap pekerja migran Indonesia yang bekerja di sana. “Kami belum menerima laporan resmi terkait kondisi politik di Korea Selatan, dan KBRI juga tidak memberikan informasi terkait hal tersebut,” tutup Seriulina.
(N/014)