JAKARTA -Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM RI) mengungkap potensi ancaman serius terkait resistensi antimikroba (AMR) di masa depan, dengan perkiraan mencatat hingga 10 juta kematian pada tahun 2050 akibat kondisi ini. Rita Endang, Pelaksana tugas (Plt) Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPZA BPOM RI, menyoroti bahwa tren semacam itu bisa menjadi kejadian tahunan yang mengkhawatirkan.
Resistensi antimikroba merupakan fenomena di mana obat-obatan yang digunakan untuk mengatasi infeksi akibat bakteri, virus, jamur, dan parasit tidak lagi efektif. Rita Endang menjelaskan bahwa ketika mikroorganisme tersebut tidak lagi merespons terhadap obat-obatan, kesulitan dalam pengobatan dapat meningkatkan risiko penyebaran penyakit, memperburuk kondisi kesehatan, bahkan mengakibatkan kematian.
Selain dampak kesehatan masyarakat, AMR juga berdampak ekonomi yang signifikan, dengan perkiraan kerugian pendapatan negara mencapai 3,4 triliun dolar AS per tahun. Hal ini juga dapat mendorong 24 juta orang ke dalam kemiskinan ekstrem dalam satu dekade ke depan. Dampak AMR tidak hanya terbatas pada sektor kesehatan, tetapi juga meluas ke sektor pertanian, peternakan, pangan, dan lingkungan.
Rita menekankan pentingnya keterlibatan semua unit pelaksana teknis (UPT) BPOM di seluruh Indonesia dalam upaya pencegahan dan penanggulangan AMR secara masif dan berkelanjutan. Salah satu penyebab AMR yang signifikan adalah penggunaan antibiotik tanpa resep dokter. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023, 70,49% apotek telah melaporkan penyerahan antibiotik tanpa resep dokter, menurun dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jenis antibiotik yang paling sering diserahkan tanpa resep dokter adalah Amoksisilin, Cefadroksil, dan Cefixime.
Rita juga menyoroti pentingnya peran petugas kesehatan (nakes) dalam mencegah penyalahgunaan antibiotik dan memastikan penggunaannya sesuai dengan pedoman yang tepat. Dengan demikian, langkah-langkah pencegahan dan penanggulangan AMR harus melibatkan seluruh lapisan masyarakat, dari individu hingga profesional medis, untuk memastikan keberhasilan upaya tersebut.
(K/09)