Jakarta – Indonesia terus berupaya mengoptimalkan potensi sumber daya alam melalui program hilirisasi industri tambang. Hingga 2024, program ini telah memberikan dampak signifikan dalam membangun ekonomi nasional berbasis nilai tambah dengan fokus pada komoditas tembaga, bauksit, dan pasir silika.
Jika direalisasikan sesuai rencana investasi, hilirisasi menjadi prasyarat penting bagi sektor industri pengolahan dalam mendukung pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Hilirisasi industri tambang dimulai dengan pembangunan smelter tembaga dan bauksit, serta pengembangan produk berbasis pasir silika.
Wakil Kepala Pusat Ekonomi dan Bisnis Syariah FEB UI, Nur Kholis, menjelaskan bahwa penggunaan produk hasil pengolahan smelter merupakan syarat penting untuk mendukung pengembangan produk dengan nilai tambah yang lebih tinggi di dalam negeri. Hal ini memungkinkan Indonesia tidak lagi hanya mengekspor bahan mentah.
“Produk bernilai tambah seperti katoda tembaga, alumina, dan produk berbasis pasir silika seperti kaca dan keramik hingga panel surya dan semikonduktor mulai dihasilkan di dalam negeri. Ini memperkuat struktur industri nasional dan membuka peluang ekonomi baru,” ujar Nur Kholis dalam keterangan resminya, Rabu (15/1/2025).
Nur Kholis menekankan bahwa hilirisasi adalah jalan menuju kemandirian ekonomi. Investasi dalam produk bernilai tambah menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memaksimalkan manfaat sumber daya alam bagi bangsa.
Dampak positif hilirisasi mulai dirasakan di daerah seperti Kabupaten Gresik (Jawa Timur), Kabupaten Mempawah (Kalimantan Barat), dan Kabupaten Batang (Jawa Tengah), di mana pembangunan smelter menjadi motor penggerak ekonomi lokal. Kebijakan ini meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pendapatan daerah, dan menciptakan ribuan lapangan kerja langsung maupun tidak langsung.
“Pendapatan daerah ini dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur publik yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tambah Nur Kholis. Namun, program hilirisasi menghadapi tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, teknologi, tenaga kerja terampil, permintaan pasar yang fluktuatif, serta dampak negatif terhadap lingkungan.
Nur Kholis menilai bahwa pemerintah perlu mengambil langkah strategis, termasuk pengembangan sumber daya manusia, penelitian teknologi, penerapan teknologi ramah lingkungan, diversifikasi produk, dan penguatan kerja sama internasional. “Teknologi ramah lingkungan dan pengelolaan limbah yang efektif harus menjadi bagian terintegrasi dari pelaksanaan hilirisasi,” tegasnya.
(christie)