JAKARTA –Pengobatan penyakit pernapasan yang disebabkan oleh polusi udara telah membebani Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan biaya yang sangat tinggi, mencapai triliunan rupiah. Fakta ini terungkap dalam lokakarya yang diselenggarakan oleh Research Center for Climate Change Universitas Indonesia (RCCC-UI) bertajuk “Dampak Kesehatan Terhadap Skenario Implementasi Peningkatan Kualitas Bahan Bakar Minyak (BBM) Standar EURO 4/6 di Indonesia”, di kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenkomarves).
Dalam lokakarya tersebut, Asisten Deputi Bidang Manajemen Utilisasi BPJS Kesehatan, Adian Fitria, menyampaikan bahwa pada tahun 2023, penyakit pernapasan termasuk dalam sepuluh besar kategori biaya pengobatan tertinggi yang ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Pengeluaran tersebut mencakup biaya rawat inap dan rawat jalan.
“Untuk rawat jalan penyakit pernapasan, terdapat 1,1 juta kasus dengan total pembiayaan mencapai Rp431 miliar. Sementara untuk rawat inap, biaya sangat tinggi, mencapai Rp13,3 triliun untuk 1,7 juta kasus,” jelas Adian.
Lebih lanjut, Adian mencatat bahwa penyakit infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) menunjukkan tren kenaikan yang signifikan di tingkat nasional. Data dari fasilitas kesehatan tingkat pertama (FKTP) seperti puskesmas dan klinik menunjukkan bahwa sebanyak 3,5 juta orang terdiagnosis ISPA, yang merupakan kenaikan sebesar 10,4 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Di tingkat rujukan, BPJS Kesehatan juga mencatat peningkatan tajam pascapandemi COVID-19. Angka rawat jalan sebelum pandemi tercatat sebesar Rp32,9 miliar untuk 159.251 kasus, sedangkan setelah pandemi meningkat menjadi Rp45,2 miliar dengan total 210.291 kasus.
Adian menambahkan bahwa Jakarta mencatat angka penderita ISPA yang lebih tinggi dibandingkan dengan Bandung dan Surabaya. Berdasarkan data FKRTL, Jakarta mengalami biaya rawat jalan sebesar Rp4,7 miliar untuk 19.254 kasus dan Rp16,1 miliar untuk 4.858 kasus rawat inap. Sementara itu, Bandung mencatat Rp1 miliar untuk 4.186 kasus dan Rp3,9 miliar untuk 915 kasus. Surabaya mencatat Rp1,5 miliar untuk 7.225 kasus, serta Rp6,7 miliar untuk 2.182 kasus rawat inap.
“Data kami menunjukkan adanya peningkatan perawatan peserta jaminan kesehatan nasional akibat ISPA. Polutan ini secara jangka pendek dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan,” terang Adian.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Tim Kerja Analisis Data Pusdatin Kementerian Kesehatan, Farida Sibuea, mengingatkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk mendalami hubungan antara polusi udara dan penyakit pernapasan.
Kepala RCCC-UI, Budi Haryanto, menambahkan bahwa timnya saat ini sedang menganalisis literatur dari 5.600 riset global yang membahas hubungan antara polusi udara dan penyakit pernapasan. Ia berharap, hasil penelitian ini bersama dengan temuan dari lokakarya dapat menjadi langkah awal bagi kementerian dan lembaga terkait untuk lebih memahami dan mengatasi masalah kesehatan yang diakibatkan oleh polusi udara.
Kenaikan biaya pengobatan akibat penyakit pernapasan ini tidak hanya menjadi tantangan bagi BPJS Kesehatan, tetapi juga menunjukkan pentingnya perhatian lebih terhadap isu polusi udara yang berdampak langsung pada kesehatan masyarakat. Mari kita nantikan hasil penelitian lebih lanjut dan kebijakan yang dapat diambil untuk mengurangi dampak buruk polusi udara di Indonesia.
(N/014)