JAKARTA -Ketegangan tinggi mewarnai aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR RI pagi ini, saat massa demo menolak revisi Undang-Undang Pilkada. Salah satu momen kritis terjadi ketika anggota Komisi III DPR dari Partai Gerindra, Habiburokhman, berusaha menemui para pengunjuk rasa yang menuntut penolakan revisi yang dianggap mengabaikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
Habiburokhman, yang dikenal sebagai salah satu pendukung revisi UU Pilkada, tampak keluar dari gedung DPR pagi ini dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Polisi, lengkap dengan tameng dan perlengkapan anti huru hara, mengawal Habiburokhman dalam usaha untuk menemui massa.
Namun, kehadiran Habiburokhman tidak diterima dengan baik oleh para pengunjuk rasa. Massa menyambutnya dengan teriakan keras dan protes. “Woy, ngapain pakai tameng woy. Ketemu rakyatmu sendiri ini,” teriak salah satu pengunjuk rasa, mengungkapkan ketidakpuasan mereka terhadap pengawalan ketat yang dianggap tidak perlu.
Situasi semakin memanas ketika beberapa massa melempari Habiburokhman dengan botol dan terjadi aksi dorong-dorongan antara pengunjuk rasa dan aparat kepolisian. Melihat kondisi yang tidak kondusif, Habiburokhman memutuskan untuk membatalkan niatnya menemui massa dan kembali ke dalam gedung DPR.
Gantinya, Ketua Umum Partai Buruh, Said Iqbal, yang dikenal sebagai salah satu tokoh oposisi, mengambil alih situasi. Said Iqbal masuk ke area Gedung DPR untuk berusaha berdialog dengan massa, sementara mereka masih meneriaki Habiburokhman dari luar.
Habiburokhman menjadi salah satu anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR yang kontroversial dalam konteks revisi UU Pilkada. Ia dikenal mendukung pengabaian putusan MK terkait batas usia dan persyaratan calon Pilkada yang merupakan titik krusial dalam revisi undang-undang tersebut. Tindakan dan keputusan ini dianggap oleh banyak pihak sebagai langkah yang merugikan prinsip-prinsip demokrasi dan integritas pemilu.
Situasi di depan Gedung DPR pagi ini mencerminkan ketegangan yang mendalam antara pihak-pihak yang terlibat dalam proses legislasi dan massa yang mengklaim suara mereka diabaikan. Ketidakpuasan terhadap proses pengesahan revisi UU Pilkada menjadi sorotan utama, dengan banyak pihak yang merasa bahwa perubahan yang diusulkan tidak sesuai dengan harapan rakyat dan dapat merusak sistem demokrasi yang ada.
Aksi hari ini merupakan bagian dari gelombang protes yang lebih luas terhadap revisi UU Pilkada, yang dianggap oleh para pengunjuk rasa sebagai ancaman terhadap integritas pemilu dan keadilan demokrasi. Masyarakat berharap bahwa melalui aksi-aksi ini, akan ada perubahan yang mengarah pada proses legislasi yang lebih transparan dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Dengan ketegangan yang semakin meningkat, perhatian sekarang tertuju pada bagaimana proses legislasi akan dilanjutkan dan apakah akan ada upaya untuk meredakan ketegangan serta menangani tuntutan massa dengan cara yang konstruktif.
(N/014)